detikNews
Kamis 20 Juni 2019, 16:59 WIB

BPN Anggap Keterangan Saksi Ahli KPU di MK Perkuat Fakta Kecurangan

Ahmad Bil Wahid - detikNews
BPN Anggap Keterangan Saksi Ahli KPU di MK Perkuat Fakta Kecurangan Saksi ahli KPU Prof Marsudi diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dalam sidang gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta - KPU hari ini menghadirkan Prof Marsudi Wahyu Kisworo sebagai ahli dalam sidang gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap penjelasan ahli KPU menguatkan fakta terjadinya kecurangan.

"Jadi menurut saya kesaksian saksi dari termohon justru memperkuat bahwasannya ada fakta kecurangan yang sistematik, terutama di bagian variabel situng," kata koordinator jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, di media center BPN, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).
Dahnil menilai apa yang disampaikan ahli juga memperkuat keterangan saksi yang disampaikan pihak Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon. Dia menyebut ahli yang dihadirkan KPU tak bisa membantah situng KPU rentan dibobol.
Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Indra/detikcom)
"Situng itu memang rentan terhadap pembobolan, rentan terhadap input C1 yang bisa diedit, jadi itu yang tidak dibantah, itu yang tidak dianulir tadi oleh saksi termohon," ucapnya.

Dia juga menyinggung soal perbedaan perolehan suara di situng KPU dengan hasil rekapitulasi. Dia menyebut pihak KPU juga tak bisa menstimulasikan itu.


"Itu kan tadi yang digali oleh kuasa hukum kita, bisa nggak disimulasikan mana-mana saja, itu yang kemudian tidak bisa dilakukan secara faktual oleh termohon," ucap Dahnil.

"Kalau saksi, karena dia tidak terlibat secara langsung terkait dengan itu, dia tidak bisa melakukan itu. Jadi kalau dia kasuistik yang artinya ada yang naik misalnya di 01 itu 1 000 kasus kemudian di 02 itu 2 kasus, itu tidak apple to apple," imbuhnya.

Dalam persidangan, Prof Marsudi mengatakan situng KPU dijamin aman dan tak bisa disusupi. Namun website situng, Marsudi mengatakan, bisa saja disusupi hingga diretas, tapi hal itu tak berdampak.

"Situng dengan website situng berbeda. Kalau yang dimaksud website, benar. Kalau situng tidak bisa diakses dari luar karena kita harus masuk ke kantor KPU baru bisa akses ke sana," kata Marsudi saat bersaksi di sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (20/6).
(abw/dkp)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed