detikNews
Rabu 19 Juni 2019, 18:40 WIB

Pengacara Sjamsul Nursalim Sebut Urusan BLBI Sudah Tuntas Tahun 2008

Rolando FS - detikNews
Pengacara Sjamsul Nursalim Sebut Urusan BLBI Sudah Tuntas Tahun 2008 Konferensi pers pengacara tersangka kasus korupsi terkait SKL BLBI Sjamsul Nursalim (Foto: Rolando FS/detikcom)
Jakarta - Tersangka perkara dugaan korupsi berkaitan dengan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Sjamsul Nursalim melawan. Melalui pengacaranya, Sjamsul menyebutkan urusan SKL BLBI sudah tuntas tahun 2008.

Selain urusan pidana di KPK, Sjamsul juga mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Untuk gugatan perdata itu Sjamsul menunjuk kuasa hukum Otto Hasibuan, sedangkan urusan pidana diserahkannya ke Maqdir Ismail. Dua pengacara itu pun membuka suara.




Otto awalnya menunjukkan berkas laporan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan ketika rapat dengar pendapat (RDP) di DPR pada tahun 2008. Berdasar hal tersebut Otto mengatakan urusan SKL BLBI sudah tuntas.

"Jadi di sini (berkas laporan RDP tersebut), pemerintah diwakili Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, sudah menyatakan... dihentikan, tidak diselidiki, tidak ditindak, tidak dituntut, tapi apa yang terjadi? Dipersoalkan, dibawa ke pengadilan," kata Otto dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

"Kalau demikian, Anda warga negara berhadapan dengan pemerintah, 'Hai rakyatku bayarlah, kujamin kau tidak kutuntut'. Anda bayar tapi dituntut, ini gimana?" imbuh Otto.

Sjamsul dijerat KPK sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mendapatkan BLBI pada saat krisis moneter di tahun 1998. Singkat cerita, aset yang dibayarkan Sjamsul tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi dan menyebabkan kerugian keuangan negara.

Namun Otto menegaskan bila tidak ada misrepresentasi. Kalau pun ada hal itu, Otto kembali merujuk pada berkas laporan RDP tahun 2008 tersebut.

"Jadi saya katakan misrepresentasi itu saya pastikan tidak ada. Seandainya pun ada, kan pemerintah sudah bilang segala persoalan pidana tidak kami tuntut," ucap Otto.

"Itulah menjadi persoalan klien kami. Karena apa? Karena dia sudah merasa membayar, kok diingkari janji ini?" imbuh Otto.




Menurut Otto, dasar itulah yang membuat Sjamsul mengajukan gugatan perdata yang kuasanya dipegang olehnya. Salah satu petitum dalam gugatan ini ialah agar pengadilan menyatakan 'Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas kepada Sdr Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI pada Tahun 2004 Sehubungan dengan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Aset oleh Obligor BLBI kepada BPPN Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017' tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Setali tiga uang, Maqdir pun menyatakan demikian. Menurut Maqdir, perkara yang saat ini ditangani KPK pernah diusut kejaksaan dan telah dihentikan.

"Khusus untuk Pak Nursalim ini, sesudah ditandatangani dalam SKL, pihak kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)," sebut Maqdir.

Sjamsul sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama-sama dengan istrinya, Itjih Nursalim. Dia diduga melakukan tindakan yang merugikan negara bersama Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terkait BLBI. Sjamsul disebut menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus dengan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 4,58 triliun ini.



(dhn/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed