detikNews
Rabu 19 Juni 2019, 18:37 WIB

Soal Patroli Grup WA, Menkominfo: Hanya untuk yang Bermasalah Hukum

Ray Jordan - detikNews
Soal Patroli Grup WA, Menkominfo: Hanya untuk yang Bermasalah Hukum Menkominfo Rudiantara (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Direktorat Siber Polri memantau Grup WhatsApp (WA) yang terindikasi berisi hoax. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan pemantauan tersebut bukan seperti patroli yang tiba-tiba mencegat.

"Patroli yang dimaksud teman-teman Polri yang saya baca itu bukan patroli, bukan sebagaimana patroli tiba-tiba ada jalan, masuk, itu nggak. Itu harus committed terhadap crime," kata Rudiantara saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Rudiantara mengatakan, dalam dunia digital, ada ranah publik, yakni media sosial. Dia mencontohkan media sosial tersebut seperti Facebook dan Twitter.


Dia juga menjelaskan percakapan via aplikasi WhatsApp (WA) di antara dua orang merupakan ranah pribadi. Namun percakapan di grup WA memang masih dalam perdebatan apakah masuk ranah publik atau privasi.

"Tapi (yang kena patroli di grup WA, red) hanya yang committed terhadap crime, artinya yang bermasalah dengan hukum. Nah sekarang kalau berdua pun kalau pakai WA kalau itu committed terhadap crime, terus apa dibiarkan oleh polisi? Ya nggak dong. Penegakan hukum kan harus jalan, itu dalam konteks itu," katanya.


Lantas, bagaimana mekanisme patroli di WA grup tersebut?

Rudiantara mengatakan dunia maya diatur lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di ranah UU ini, ada delik aduan dan delik umum.

"Delik umum itu polisi bisa menetapkan secara umum. Karena kan UU ITE macam-macam, kalau 27 ayat 3 delik aduan harus ada yang mengadu dulu, merasa dirugikan, dicemarkan nama baiknya. Tapi ada juga delik umum. Delik umum nggak perlu (aduan), polisi tahu, dan saya yakin polisi nggak sembarangan masuk, polisi akan masuk kepada WA yang terkait masalah hukum," jelasnya.

"Jadi, tugas polisi, tugas penegak hukum menegakkan di dunia maya ya itu apa? Ya itu harus yang bermasalah secara hukum. Itu aja. Dan saya baca di media, patrolinya itu patrolinya pakai tanda kutip ('patroli') , bukan patroli-patroli yang biasa," imbuh Rudiantara.


Dia mengatakan sebenarnya kebijakan 'patroli' di WA grup itu tidak ada bedanya dengan yang berlangsung saat ini. Pihak pribadi bisa saja langsung melapor ke pihak berwajib jika adanya dugaan pelanggaran.

"Sekarang juga bisa dilakukan. Kalau saya merasa dicemarkan nama baiknya, sesuai dengan 27 ayat 3, saya ngadu ke polisi, polisi bisa memprosesnya. Tapi juga ada delik yang bukan delik aduan, delik umum, yang hukumannya di atas lima tahun, bisa juga polisi masuk. Kalau nggak, siapa yang menegakkan hukum di dunia maya? Boleh bebas gitu? Ya nggaklah," katanya.

Sementara itu, berkaitan dengan adanya permintaan menyertakan nomor ponsel di media sosial, Rudiantara mengatakan hal itu demi alasan keamanan. Terutama yang berkaitan dengan 'dark social media'.

"Kita menghindari dark social media. Kenapa? Kalau kita menggunakan ponsel kan kita sudah registrasi, kalau ada masalah hukum bisa ditelusuri, bagus kan untuk penegakan hukum. Kalau nggak, orang suka-suka bikin akun suka-suka, rujukan yang digunakan e-mail, e-mail pakai G-Mail juga suka-suka. Jadi kalau semua itu namanya dark social media, itu harus hilang social media, nggak boleh. Nanti orang bikin kisruh apa nggak bisa ditelusuri? Kan yang repot kita semua," katanya.
(jor/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed