detikNews
Rabu 19 Juni 2019, 14:33 WIB

Sidang Sengketa Pilpres

Tim Prabowo Ajukan Bukti soal DPT Tak Wajar 17,5 Juta, tapi Belum Lengkap

Dwi Andayani, Zunita Putri - detikNews
Tim Prabowo Ajukan Bukti soal DPT Tak Wajar 17,5 Juta, tapi Belum Lengkap Foto: Grandyos Zafna/detikcom
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan bukti DPT tak wajar 17,5 juta (P-155). Tapi bukti ini belum dibuat lengkap 12 rangkap.

"Ada beberapa kekurangan alat bukti fisik, hanya saja karena kekurangmampuan fotokopi baru kami selesaikan 6 rangkap, termasuk alat bukti P-155. Di bawah panitera menyatakan tidak berwenang karena dianggap kurang syarat, kewenangan majelis memutuskannya. Maka kami sampaikan dalam persidangan terutama alat bukti P-155, kami bawa dalam persidangan," ujar tim hukum Prabowo-Sandiaga, Dorel Almir, dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Ketua MK Anwar Usman menanyakan kelengkapan salinan alat bukti yang harus dibuat 12 rangkap. Hakim mengizinkan agar salinan rangkap alat bukti lebih dulu dilengkapi.

"Dilengkapi saja," kata Anwar.

Hakim MK Enny meminta bukti bernomor P-155 yang dicantumkan oleh Tim Prabowo sebagai bukti DPT invalid 17,5 juta. Tim Prabowo meminta waktu karena anggota tim yang bertugas terkait bukti tersebut sedang melengkapi bukti lain yang belum diverifikasi.

"Pak Zulfadhli dan Dorel sedang melengkapi data," kata pengacara Prabowo, Luthfi Yazid.

Sebelumnya, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih meminta bukti P-155 dihadirkan. Namun tim Prabowo meminta waktu.

Sementara itu, hakim Aswanto meminta bukti itu segera dihadirkan karena telah tercantum dalam daftar bukti yang disodorkan. Meski demikian, akhirnya tim Prabowo diberi waktu untuk segera menghadirkan bukti P-155.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga dalam permohonan gugatan Pilpres memaparkan DPT tidak wajar, yakni 17,5 juta, dengan bukti P-155. Pihak Termohon, yakni KPU, menurut tim Prabowo, justru menambahkan 5,7 juta ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Karena itu, tim Prabowo menyebut jumlah DPT tidak wajar ditambah DPK yakni 22.034.193 dan disebut berkorelasi dengan penggelembungan suara yang dituding kubu Prabowo menguntungkan Jokowi-Ma'ruf Amin.


Hakim MK 'Semprot' Saksi Tim Prabowo karena Tutupi Keterangan:

[Gambas:Video 20detik]


(fdn/fdn)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed