detikNews
2019/06/19 13:04:13 WIB

Keterangan Tertulis Tanya-Jawab Lengkap dengan Anies soal IMB Reklamasi

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Halaman 2 dari 5
Keterangan Tertulis Tanya-Jawab Lengkap dengan Anies soal IMB Reklamasi Anies Baswedan (Agung Pambudhy/detikcom)


Bagaimana dengan lahan yg dikelola oleh pihak pengembang ?

Nah, areal sebesar 35% itu memang hak penggunannya ada pihak swasta. Mereka lalu
melakukan kegiatan pembangunan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur no 206
tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Pergub itu mengatur tentang rencana
tata ruang di lahan hasil reklamasi tersebut.

Apakah boleh membangun berdasarkan Pergub PRK ?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3, kawasan yang belum
memiliki RTRW dan RDTR, Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan
bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. Pulau C dan D
sudah ada di RTRW DKI Jakarta namun belum ada di RDTR DKI Jakarta. Oleh karenanya,
Gubernur saat itu mengeluarkan Pergub 206 tahun 2016 dengan mendasarkan pada PP
tersebut. Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di
lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi pergub 206 tahun 2016, itu adalah fakta
hukum yang berlaku dan mengikat.

Pemprov DKI saat ini sedang melakukan Revisi RDTR, sehingga pemanfaatan ruang akan
diatur dengan lebih pasti di Revisi RDTR tersebut.

Apa pelanggaran yang dilakukan Pihak Swasta ?

Mereka melakukan pembangunan tanpa IMB. Di tahun 2015, 2016, 2017 Pemprov
sebenarnya sudah melakukan penindakan. Diberi surat peringatan, bahkan pernah disegel.
Tapi pihak swasta seakan tidak peduli. Kawasan itu tetap tertutup, pembangunan jalan terus
walau tanpa ijin. Sebuah pelanggaran yang terang-terangan dan menggambarkan bahwa
Pemprov tidak dihargai oleh pihak swasta. Dengan kata lain, Pemprov tidak bisa
menertibkan pelanggar hukum.

Begitu kami mulai bertugas di DKI, saya tegaskan bahwa sikap pihak swasta yang seperti itu
tidak akan dibiarkan. Negara tidak boleh loyo dalam menegakkan hukum, apalagi di
hadapan yang besar maka negara justru harus hadir lebih besar lagi !

Lalu di tahun 2018, kami melakukan penyegelan. Saya khusus hadir menyaksikan
penyegelan dan sekaligus membuka kawasan tersebut. Saya tegaskan yang memang sudah
menjadi ketentuan hukum bahwa kawasan itu milik pemprov, terbuka untuk publik dan
tidak boleh ada larangan memasuki kawasan hasil reklamasi.

Apa yang terjadi? Ketegasan kita berdampak jelas yaitu pengembang patuh. Mereka
berhenti berkegiatan. Tidak ada lagi kegiatan pembangunan tanpa ijin. Semua kegiatan di
kawasan hasil reklamasi itu berhenti. Lahan itu terbuka untuk publik.

Jadi tanda segel itu kini ada wibawanya. Negara kini dihormati. Hukum ditaati. Itu yang
berbeda dengan dulu, dimana segel diacuhkan, hukum disepelekan oleh pelanggar.

Lalu bagaimana sampai kemudian keluar IMB ?

Semua pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum oleh
Penyidik kita. Lalu dibawa ke pengadilan. Hakim kemudian memutuskan denda sesuai
dengan Perda yang berlaku. Itu juga yang terjadi pada pihak swasta yang melakukan
pelanggaran IMB di kawasan hasil reklamasi. Mereka dihukum denda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah itu, mereka mengurus IMB sebagaimana pengurusan IMB kegiatan pembangunan lainnya di seluruh wilayah DKI.

Ada yang menyebut IMB dikeluarkan secara diam-diam. Mengapa ?

Semua dilakukan sesuai prosedur. Setiap proses pengajuan IMB untuk semua Gedung
memang tidak diumumkan. Kalau anda mengajukan permohonan IMB ya akan diproses dan
bila permohonannya sesuai dengan ketentuan yang ada maka diterbitkan IMB. Nama
andapun tidak kemudian diumumkan dll. Jadi ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur
administratif biasa. Justru anda yang sudah mendapatkan IMB lah yang diharuskan
memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumah anda.

Mengapa mereka diberi IMB? Mengapa tidak dibongkar saja?

Begini, ada sekitar seribu unit rumah yang telah mereka bangun tanpa IMB dan dibangun
pada periode 2015-2017, sebelum kami bertugas di DKI. Jadi masalah yang kami temui dan
harus diselesaikan terkait dengan beberapa fakta: 1) ada Pergub 206/2016 tentang PRK, 2)
ada lahan kurang dari 5% yang telah dibuat bangunan rumah tinggal dengan berdasar pada
Pergub tersebut dan 3) ada pelanggaran membangun tanpa IMB.

Pergub 206/2016 itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun.
Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya,
lalu membongkar bagunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi
kepastian atas hukum juga jadi hilang.

Bayangkan jika sebuah kegiatan usaha yang telah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku pada saat itu bisa divonis jadi kesalahan, bahkan dikenai sanksi dan dibongkar
karena perubahan kebijakan di masa berikutnya. Bila itu dilakukan, masyarakat, khususnya
dunia usaha, akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum. Efeknya
peraturan Gubernur yang dikeluarkan sekarang bisa tidak lagi dipercaya, karena pernah ada
preseden seperti itu.

Suka atau tidak terhadap Pergub 206/2016 ini, faktanya pergub itu adalah sebuah dasar
hukum. Lahan yang terpakai utk rumah-rumah itu kira-kira hanya sebesar kurang dari 5%
dari lahan hasil reklamasi. Adanya bangunan rumah-rumah itu adalah konsekuensi dari
menghargai aturan hukum yang berlaku, melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang
baik, dan ketaatan pada prinsip good governance.

Fakta berikutnya, masih ada 95% kawasan hasil reklamasi yang masih belum dimanfaatkan,
itu yang kita akan tata kembali agar sesuai dengan visi kita utk memberi manfaat sebesarbesarnya pada publik. Misalnya sekarang sedang dibangun jalur jogging, jalur untuk sepeda,
lapangan utk kegiatan olah raga termasuk akan dibangun pelabuhan dll.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com