detikNews
Rabu 19 Juni 2019, 12:10 WIB

PN Jaksel Panggil Petinggi PKS-Fahri Hamzah Terkait Ganti Rugi Rp 30 M

Yulida Medistiara - detikNews
PN Jaksel Panggil Petinggi PKS-Fahri Hamzah Terkait Ganti Rugi Rp 30 M Mujahid A Latief (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Fahri Hamzah memenangi gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel yang mewajibkan PKS membayar denda Rp 30 miliar. Hingga saat ini, putusan tersebut belum dijalankan sehingga PN Jaksel akan memanggil Fahri dan petinggi PKS.

Kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, mengatakan pihaknya dipanggil atas undangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait permohonan eksekusi yang dilayangkan sejak Januari lalu. Selain itu, pihak tergugat dipanggil hari ini untuk menjalankan eksekusi.


Adapun tergugat I yang dipanggil adalah Dewan Pengurus Pusat PKS Abdul Muiz Saadih; tergugat II Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih, serta tergugat III Dewan Pengurus Pusat PKS Mohamad Sohibul Iman.

Surat panggilan Ketua PN Jaksel Arifin berbunyi, 'Memerintahkan kepada panitera PN Jaksel untuk menunjuk seorang juru sita/juru sita pengganti PN Jaksel untuk melakukan panggilan resmi kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III. Supaya datang menghadap kami Ketua PN Jaksel pada hari Rabu 19 Juni 2019, pukul 09.30 WIB untuk diberi teguran/peringatan agar dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran diberikan melaksanakan sendiri secara sukarela PN Jaksel No 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.,14 Desember 2016'.

Sejatinya para pihak diundang pada pukul 09.30 WIB, tapi para pihak tergugat belum tiba hingga pukul 11.00 WIB. Sedangkan juru sita pengadilan dan Ketua PN Jaksel masih berada di luar. Karena itu, pertemuan tersebut diundur hingga pukul 13.00 WIB.

"Jadi gini, kita ini kan sudah mengajukan surat permohonan eksekusi PN dan sekarang itu pihak pengadilan negeri memanggil pemohon dan termohon itu datang ke pengadilan ini untuk diberitahu, untuk diingatkan, maksudnya si para tergugat ya agar melaksanakan seluruh isi putusan itu dalam jangka waktu delapan hari. Mulai nanti hari ini dihitung," kata Mujahid di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).


Adapun kedatangannya untuk meminta PN Jaksel mengeksekusi putusan yang memenangkan Fahri serta mendesak PKS membayar Rp 30 miliar. Jika tidak ada iktikad baik, Mujahid akan mendata aset apa saja milik para tergugat yang dapat disita oleh pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut.

"Kan seluruh keputusan yang dikeluarkan para tergugat itu dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum, karena itu mereka harus mencabut keputusan-keputusan itu. Kedua yang tidak kalah penting soal ganti kerugian immateriil yang sejumlah Rp 30 Miliar. Itu yang juga harus mereka bayar kepada kami," ujar Mujahid.

"Apakah mereka akan langsung melaksanakan perintah pengadilan atau tidak, kita lihat nanti. Makanya penting, mudah-mudahan mereka datang, menyampaikan alasan, komitmennya kira-kira kapan bisa," sambungnya.

Sebelumnya, gugatan Fahri terhadap PKS dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan. Putusan PN Jaksel terhadap gugatan Fahri kemudian diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor perkara 539/PDT/2017/PT.DKI. Untuk menangkis dua putusan itu, PKS mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA menolak kasasi PKS melalui putusan bernomor 1876 K/Pdt/2018.


PKS sendiri siap mematuhi putusan MA yang mewajibkan partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu membayar ganti rugi imateriel sebesar Rp 30 miliar kepada Fahri. Namun PKS tetap akan menempuh upaya peninjauan kembali (PK).

"Secara prinsip, kami PKS akan mematuhi hukum sambil terus mencari keadilan dan kebenaran hakiki melalui upaya hukum luar biasa (PK)," ujar Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru.

Fahri mempersilakan PKS mengajukan PK. Meski demikian, pihak Fahri menyebut PK tak menghalangi eksekusi ganti rugi Rp 30 miliar yang harus dibayarkan PKS. "Jangan lupa pengajuan PK tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi, itu aturannya. Karena putusan ini bersifat final and binding, berkekuatan hukum tetap," tegas Latief pada Rabu (9/1).


Kasasi Ditolak, PKS Harus Bayar Rp 30 M ke Fahri Hamzah:


(yld/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed