detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 16:42 WIB

Soal Patroli Siber di WhatsApp Group, Ini Penjelasan Polri

Audrey Santoso - detikNews
Soal Patroli Siber di WhatsApp Group, Ini Penjelasan Polri Ilustrasi WhatsApp (Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg)
Jakarta - Polri menegaskan patroli siber di WhatsApp Group (WAG) yang dilakukan pihaknya hanya hanya menyasar grup-grup percakapan yang menjadi media penyebaran hoax. Polri menuturkan patroli siber tak dilakukan kepada semua WAG.

"Ini sebenarnya harus saya luruskan dulu ya, pengungkapan kasus yang kemarin, kita menggunakan WhatsApp itu adalah sebuah capture. Bukan kita langsung mengawasi percakapan di grup itu," jelas Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).


Terkait penyebaran hoax lewat WAG, polisi telah menangkap dua tersangka yang sama-sama berdomisili di Depok, Jawa Barat, pada Jumat (14/6). Salah seorang yang ditangkap berinisial YM.

YM, pegawai administrasi salah satu sekolah di Depok, menyebarkan hoax percakapan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang seolah-olah menyebut kasus Kivlan Zen adalah rekayasa. YM yang merupakan relawan salah satu paslon capres itu mengaku tak tahu kalau informasi tersebut ternyata hoax.


Sebelumnya, pada 12 Mei 2019, Bareskrim juga menangkap seorang pria berinisial YY karena percakapannya di WAG dianggap berbau ancaman kepada Presiden Joko Widodo dan Polri. YY mengaku motifnya menuliskan ancaman tersebut agar terlihat eksis sebagai pendukung salah satu paslon capres.

"Di dalam media sosial itu kan ada yang bersifat tertutup dan terbuka. Jadi ketika di media sosial yang tertutup itu seperti WhatsApp, lalu di-capture ke beberapa platform yang terbuka, itu menjadi mudah untuk dilakukan penyelidikan," ujar Asep.


Asep mengatakan patroli siber dilakukan terhadap WAG yang di pengikutnya melakukan pelanggaran hukum seperti menyebarkan hoax.

"Segala sesuatu yang bersifat investigasi terhadap bukti elektronik seperti itu, harus mendasari pada hukum. Jadi tidak bisa begitu saja kita masuk. Jadi semuanya harus dalam melalui prosedur dan mekanisme hukum," tutur Asep.



Tonton video Badan Siber RI Minta Pengguna Update WhatsApp:

[Gambas:Video 20detik]


(aud/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed