detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 15:53 WIB

Bantah Sebabkan Keonaran, Ratna Bandingkan dengan Peristiwa Mei 1998

Yulida Medistiara - detikNews
Bantah Sebabkan Keonaran, Ratna Bandingkan dengan Peristiwa Mei 1998 Ratna Sarumpaet (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Ratna Sarumpaet membantah menyebarkan kebohongan dan menyebabkan keonaran. Dia membandingkan dengan kasus pada kerusuhan Mei 1998.

"Saya tidak mengerti keonaran seperti apa yang dimaksud JPU (jaksa penuntut umum) yang telah terjadi akibat kebohongan saya. Keonaran yang saya tahu dan diketahui secara umum adalah terjadinya kerusuhan atau amukan massa yang hanya bisa dihentikan oleh aparat kepolisian," kata Ratna saat membacakan pleidoi di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).


"Seperti terjadi pada peristiwa Mei 1998, di mana ada korban jiwa, terjadi benturan fisik, ada kendaraan rusak, dan ada fasilitas umum yang dirusak, dan kepolisian bertindak untuk mengamankannya," imbuhnya.

Ratna lalu mempertanyakan kerusuhan yang diakibatkan pembohongan yang dia lakukan. Menurut Ratna, pembohongan itu tidak menyinggung permusuhan individu dan kelompok terkait SARA. Kebohongan yang diperbuat Ratna dinilainya tidak menimbulkan keonaran sebagaimana yang dia pahami, misalnya keonaran yang terjadi seperti Mei 1998 atau benturan fisik dan kerusakan fasilitas umum.

"Kebohongan yang saya lakukan sangat bersifat pribadi dan disampaikan hanya kepada orang-orang terdekat saya dan beberapa orang kawan. Tidak ada sedikitpun narasi atau kata-kata yang saya pakai dalam kebohongan itu yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA," ungkapnya.


Ratna menilai tuntutan jaksa sangat berlebihan. Ia keberatan karena, dalam tuntutan, jaksa menilainya pernah dihukum. Ratna mencontohkan kasus yang pernah menjeratnya pada 1998 tapi akhirnya dia dibebaskan.

"Saya memang pernah dihukum di era Orde Baru. Pada tanggal 10 Maret 1998, saya bersama beberapa kawan aktivis Pro Demokrasi, termasuk putri saya, Fathom Saulina, memang ditangkap dengan tuduhan makar dengan pasal berlapis," ujarnya.

"Saya ditahan 60 hari di Rutan Polda Metro Jaya dan 10 hari di Pondok Bambu, ditangkap dengan mengerahkan hampir semua kesatuan yang ada, seolah sedang menangkap kriminal besar. Tujuh puluh hari setelahnya, tanggal 20 Mei 1998 sehari sebelum Presiden Soeharto lengser, kasus kami disidangkan di PN Jakarta Utara, dengan dakwaan 'Menggelar Acara Tanpa Izin'. Persidangan itu hanya berlangsung tiga jam dan kami dibebaskan hari itu juga. Itu kasus politik, bukan kasus pidana," sambung Ratna.


Tak hanya itu, Ratna bersama tokoh lainnya juga ditangkap secara terpisah sebagai tersangka makar pada 2 Desember 2016 (212). Namun kini perkembangan kasusnya tidak jelas.

"Masing-masing disidik di tempat terpisah, dilepas setelah 24 jam. Hingga hari ini saya tidak pernah dipanggil lagi setelah satu kali penyidikan
tambahan di Polda Metro Jaya. Tidak pernah di-SP3 juga tidak di-P21," ungkapnya.

Sementara itu, pengacara Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin, mencontohkan peristiwa lainnya yang dianggap keonaran. Misalnya kerusuhan Malari 1974 dan kerusuhan penyerbuan kantor PDI pada 1996.


"Kerusuhan terjadi di Tasikmalaya, Sampang, Banjarmasin tahun 1997 dan sesudahnya, yang puncaknya Mei 1998 di Jakarta, penyerbuan DPRD di Medan yang menewaskan ketua DPRD Aziz Angkat sementara demonstrasi yang tertib adalah hak konstitusional rakyat, kecuali demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan seperti di DPRD Medan. Hal ini sesuai dan berdasarkan pendapat hukum dari pakar hukum pidana Prof. Andi Hamzah," kata Insank.

Insank yakin tuntutan jaksa Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tidak terbukti. Sebab, ia meyakini perkara tersebut bukanlah keonaran karena perdebatan di media sosial menurutnya bukan bentuk keonaran.

"Jelas bahwa keonaran yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) bukanlah peristiwa perbincangan atau pembicaraan di media sosial, juga bukanlah peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh 20 orang sebagai sarana penyampaian pendapat di muka umum," ungkapnya.
(yld/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed