detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 15:10 WIB

4 Bulan Sebelum Kabinet Berakhir, Ini Fokus Mendagri

Lisye Sri Rahayu - detikNews
4 Bulan Sebelum Kabinet Berakhir, Ini Fokus Mendagri Foto: Tjahjo Kumolo (Rolando/detikcom)
Jakarta - Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober mendatang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakini, di sisa waktu yang ada, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyelesaikan permasalahan regulasi, termasuk soal keuangan daerah.

"Program Kemendagri di Kabinet Kerja ini tinggal 4 bulan kurang, saya ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah regulasi ini yang belum selesai, termasuk dalam keuangan daerah," ujar Tjahjo saat membuka sosialisasi perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Selasa (18/6/2019).


Program yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang dimaksud Tjahjo ialah tugas dan fungsi Kemendagri. Menurutnya Kemendagri adalah salah satu lembaga negara yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan di internal kementerian dan pemerintahan daerah, di antaranya program strategis nasional dan program prioritas daerah.

"Sebagai kementerian regulasi, tugas Kemendagri menjabarkan internal Kemendagri termasuk semua daerah untuk berbagai aturan regulasi dari kementerian dan lembaga. Ada program strategis nasional, ada program prioritas provinsi, ada program prioritas kabupaten/kota," kata Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo mengatakan, Kemendagri memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Salah satu lembaga pengawasan tersebut adalah pemerintahan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/wali kota sehingga setiap daerah memiliki aturan dan regulasi yang disesuaikan dengan keputusan tiap-tiap daerah.

"Di samping itu ada posisi pembinaan dan pengawasan, saya kira ini harus dilihat secara jernih karena posisi gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Maka aturan regulasi kita terapkan yang berkaitan kabupaten kota secara prinsip membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah harus efektif dan efisien," kata dia.


Lebih lanjut, Tjahjo mengambil contoh penguatan regulasi di bidang keuangan, seperti honorarium perjalanan dinas. Tjahjo mengaku pernah menerima keluhan dari pegawai Eselon I kementerian saat menjalankan tugas ke Aceh dan Papua. Mereka membandingkan honorarium perjalanan dinas antara pemerintahan pusat dan daerah.

"Sebagai contoh saja Eselon I Kemendagri ngeluh ke saya 'kalau kami tugas ke Papua atau ke Aceh yang jauh itu uang hariannya itu hanya 375 ribu per hari. Tapi ada satu Kabupaten/kota mayoritas di Jawa itu uang hariannya sudah 1,2 juta rupiah'," kata dia.

"Ada juga kesalahan dalam aturan yang ada, penerimaan eselon II kementerian dan lembaga termasuk Kemendagri itu tidak lebih dari 40 juta rupiah. Tapi ada eselon II kabupaten yang minimal 153 juta rupiah, kabupaten, soal DKI (Jakarta) lain," lanjutnya.

Berdasarkan keluhan tersebut, Tjahjo akan mengupayakan untuk melakukan perbaikan regulasi keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya saat ini masih dalam proses.

"Ini coba akan kita tertibkan dan kita atur dalam rangka persiapan kenaikan tunjangan mungkin yang akan dipersiapkan dengan baik. Juga sudah ditata dengan baik tapi dalam proses," kata dia.


Namun demikian, menurut Tjahjo, tantangan pemerintah secara umum adalah masalah pajak, APBN yang sehat dan kredibel. Selain itu, ia menantang daerah untuk menggunakan APBD secara efektif, efisien dan menciptakan inovasi baru dalam peningkatan belanja modal.

"Tantangan secara umum jelas masalah kesinambungan fiskal, APBN sehat, kredibel kuat kemudian perkembangan secara global, regional harus kita cermati dengan baik," kata Tjahjo.

"Belanja negara memang harus lebih efektif dan efisien termasuk yang ada di daerah dan kemudian terus ditingkatkan efisiensi belanja barang non kegiatan kemudian peningkatan belanja modal dan yang penting semua daerah harus berani mengambil langkah-langkah untuk membuat inovasi baru," sebut dia.
(gbr/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed