detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 12:29 WIB

Baca Pleidoi, Pengacara Ratna Singgung Persaingan Politik Pilpres

Yulida Medistiara - detikNews
Baca Pleidoi, Pengacara Ratna Singgung Persaingan Politik Pilpres Sidang lanjutan Ratna Sarumpaet terkait kasus hoax penganiayaan di PN Jaksel. (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Anggota tim pengacara Ratna Sarumpaet, Desmihardi, menyinggung persaingan politik yang sangat ketat pada masa Pilpres 2019. Hal itu disampaikannya pada saat membacakan pleidoi atas tuntutan jaksa.

"Kami menyadari bahwa persoalan hukum yang dihadapkan terdakwa terjadi ketika negara ini melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Desmihardi di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Desmihardi mengatakan Ratna merupakan anggota juru kampanye nasional (jurkamnas) salah satu paslon yang bertarung di Pilpres. Ia menyebut proses hukum terhadap kliennya dipengaruhi persaingan politik yang sedang memanas.


"Keberadaan terdakwa sebagai tim jurkamnas salah satu calon presiden dan wakil presiden serta sikap politik terdakwa sebagai seorang aktivis yang selalu memberikan kritik yang sangat tajam dan keras kepada pemerintah dirasakan mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara ini. Mulai dari penyidikan hingga penuntutan," sambungnya.

Selain itu, Desmihardi menyebut perkara ini dibahas untuk menghantam lawan politik. Hal itu karena perkara tersebut juga mengaitkan dengan tokoh-tokoh bangsa.

"Perkara yang melibatkan terdakwa juga melibatkan tokoh-tokoh penting di negara ini, baik secara langsung tidak langsung. Tidak heran apabila perkara ini dijadikan komoditas politik untuk menghantam lawan politik bahkan perkara ini dibahas dalam berbagai acara debat termasuk debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU," ungkapnya.


Sementara itu, Desmihardi juga menyoroti pemakaian Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar tuntutan jaksa penuntut umum. Menurutnya, pasal tersebut sudah lama tidak lagi dipakai karena saat ini sudah ada undang-undang baru, yaitu UU 32/2002 tentang Penyiaran dan UU 40/1999 tentang Pers.

Selain itu, anggota tim pengacara lainnya, Insank Nasruddin, mengatakan keonaran yang didakwakan dalam pasal itu harus membuktikan adanya kerusuhan. Padahal, menurutnya, kebohongan yang diduga sebagai awal keonaran merupakan penafsiran dari ahli, tidak dibuktikan oleh saksi yang ada.

Insank mengatakan adanya demonstrasi sebanyak 20 orang berjalan tertib sehingga tidak menyebabkan keonaran. Sebaliknya, ia menilai silang pendapat yang terjadi di media sosial tidak berarti keonaran. Menurutnya, keonaran tidak dapat dipidana jika tidak ada kerugian.


"Dalam perkara ini harus diusut secara besar akibat dari cerita penganiayaan apakah mempunyai pengaruh yang merugikan, terdapat korban yang merugikan, atau telah terjadi nyata keonaran sehingga situasi nasional diliputi kegemparan ketakutan sehingga merugikan masyarakat," ungkap Insank.

Insank mengatakan Ratna tidak menginginkan berita penganiayaan menyebar ke masyarakat. Menurutnya, berita yang beredar berasal dari tokoh-tokoh. Ratna juga tidak menghendaki adanya konferensi pers yang dilakukan tim paslon 02.

"Cerita yang menyebar bukan karena terdakwa, melainkan karena posting-an tokoh-tokoh," kata Insank.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet dituntut 6 tahun penjara. Jaksa meyakini Ratna menyebarkan kabar hoax penganiayaan.
(yld/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed