detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 11:56 WIB

Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Singgung Cuti Petahana, Begini Jawaban Pengacara Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Kubu Prabowo Singgung Cuti Petahana, Begini Jawaban Pengacara Jokowi Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta saat sidang MK. (Foto: YouTube MK)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menjawab tudingan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) terkait cuti petahana. Tim pengacara Jokowi menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar terkait urusan cuti yang dipersoalkan.

"Dalil Pemohon menyangkut persoalan abuse of power terkait cuti petahana adalah dalil yang bersifat asumtif yang tidak disetujui oleh Mahkamah, dan tidak berdasar secara hukum. Karenanya, terhadap dalil tersebut, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak dalil tersebut dan mengesampingkannya," kata tim hukum Jokowi, I Wayan Sudirta, memberikan jawaban (eksepsi) atas gugatan hasil Pilpres kubu Prabowo dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019).

Selain itu, tim hukum Jokowi menyebut dalil pemohon berupa contoh yang disebut rangkaian pelanggaran dan kecurangan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN serta penyalahgunaan APBN serta program pemerintah adalah tidak benar.

"Tuduhan Pemohon hanya bersumber dari potongan berita daring dan tidak secara langsung terkait dengan hasil Pemilu," sambungnya.

Dipaparkan tim hukum Jokowi, soal norma yang tertuang dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu. Pasal tersebut sambung tim hukum Jokowi secara tegas menjamin sebagai calon presiden dan Wakil Presiden, hak presiden dan/atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

"Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika presiden dan/atau wakil presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan wakil presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan, berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon presiden dan wakil presiden petahana dengan calon presiden dan wakil presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu," papar tim hukum Jokowi.

Selain itu, capres/cawapres petahana diberi batasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana.

"Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu," kata tim Jokowi.


KoDe Inisiatif: Permohonan Gugatan Tim 02 di Sidang MK Tak Cukup Kuat:

[Gambas:Video 20detik]

Kubu Prabowo Singgung Cuti Petahana, Begini Jawaban Pengacara Jokowi

(fdn/fdn)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed