detikNews
Senin 17 Juni 2019, 19:34 WIB

Pemprov DKI: Raperda Zonasi Tidak Atur Wilayah Reklamasi

Arief Ikhsanudin - detikNews
Pemprov DKI: Raperda Zonasi Tidak Atur Wilayah Reklamasi Foto: Sekda Pemprov DKI Saefullah (Indra Komara/detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta membantah keluarnya IMB harus menunggu Raperda disahkan. Menurut Sekda DKI Jakarta Saefullah, dua Raperda yang dibahas tidak ada kaitannya dengan pemberian IMB di pulau D, atau Pantai Maju.

Dua Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura), dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," ucap Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (17/6/2019).



Hasil reklamasi yang ada di utara Jakarta tidak disebut sebagai pulau. Tiga kawasan itu disebut kawasan pantai, sama dengan Ancol.

Seperti diketahui, Anies telah mengubah nama kawasan hasil reklamasi. Pulau C diubah menjadi Pantai Kita, Pulau D menjadi Pantai Maju, dan Pulau G menjadi Pantai Bersama.

"Kan sudah dibilang bahwa itu merupakan pantai atau bagian dari daratan. Maka konsep pulau A, B, C, D sampai K, L, M, N, O, P itu tidak ada lagi. Konsep pulau jadi konsepnya pantai. Bagian dari daratan, termasuk yang diperluasan Pantai Ancol," ujar Saefullah.

Saefullah mengaku, Raperda RTRKS Pantura, sudah tak lagi dibahas. Sedangkan RWZP3K sudah diajukan ke dewan.

"Yang teluk tidak lagi, RZWP3K itu, itu sudah diajukan tinggal bahas. Kajiannya dulu kan sudah ada kajian, batal, sudah dikaji lagi, leading sectornya ada di Pak Darjamuni (Kepala) DKPKP. Sudah masuk tinggal tunggu pembahasan," kata Saefullah.

Sebelumnya, masalah belum ada aturan tata ruang inilah yang membuat Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi kepada Anies. NasDem menilai DPRD DKI perlu penjelasan terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.



"DPRD seyogyanya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata nyata. Raperda RTR Pantura nya ditahan-tahan oleh gubernur," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus kepada detikcom.

Bestari Barus mengaku hingga saat ini belum bisa mengkonfirmasi penerbitan IMB ke Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya yang berada di Komisi D juga belum mendapat penjelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait rekomendasi penerbitan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Belum ada penjelasan dari PTSP. Rekomnya kan pasti dari Citata ke PTSP," sebut Bestari.



Sementara itu, Anies menyebut memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan IMB. Apa yang dilakukannya terkait IMB sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota.

"Pergub 206/2016 itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya. Lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," kata Anies, Kamis (13/6).

Dia pun berpegang pada PP nomor 36 Tahun 2005 tentang Perdagangan Tanah Bagi Pelaksanaan untuk Kepentingan Umum. Di sana, Pemda bisa memberi IMB kawasan yang belum diatur RTRW dan RDTR.

"Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 3. Kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR. Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara," tuturnya.



Tonton video Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi dari Kaca Mata Pengamat:

[Gambas:Video 20detik]


(aik/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed