detikNews
Senin 17 Juni 2019, 18:52 WIB

PKS: Meski Berkoalisi, Jangan Hilangkan Check & Balance

Alfi Kholisdinuka - detikNews
PKS: Meski Berkoalisi, Jangan Hilangkan Check & Balance Foto: Dok MPR
Jakarta - Partai politik yang sedang bertarung merebut kekuasaan di parlemen harus bisa mengimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa. Parpol diminta jangan hanya fokus mengejar kepentingan, namun harus dibarengi dengan sikap tanggungjawab terhadap negara.

"Boleh ada fraksi yang mendukung, boleh ada fraksi yang menjadi oposisi namun dalam soal pengawasan, semua fraksi harus sepaham agar tugas parlemen menjadi bagus dan nyata, jangan sampai tugas besar DPR diabaikan karena sikap pragmatis," ujar Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwani, Senin (17/6/2019).

Jazuli mengatakan itu dalam diskusi bertema 'Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca Pemilu 2019' yang digelar di Press Room Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2019).


Jazuli berharap, selepas pemilu 2019 ini, partai politik yang lolos parlementary threshold membangun konsolidasi institusi parlemen. Dengan konsolidasi institusi parlemen seluruh partai yang mempunyai kursi di DPR lebih mendahulukan tugas-tugas DPR yang dirasa penting dan besar.

Begitu dilantik menjadi anggota parlemen diharap semua langsung 'running' bekerja. Apapun perkembangan politik yang terjadi, kata Jazuli, proses check and balance antara eksekutif dan legislatif harus tetap terjaga.

"Jangan sampai check and balance hilang, meski ada koalisi namun check and balance tetap perlu," jelasnya.

Dirinya mencontohkan saat PKS ikut dalam koalisi mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun partainya tetap mengkritisi bila ada kebijakan yang tidak tepat.

"Sehingga membuat PKS disebut anak nakal", ungkapnya.

Pentingnya check and balance itulah membuat dirinya mengajak kepada semua termasuk media massa untuk menjaganya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, membenarkan apa yang dikatakan oleh Jazuli. Tujuan partai politik dibentuk salah satunya adalah untuk mengejar kekuasaan.

Kekuasaan disebut ada tiga, eksekutif, legislatif, dan judikatif. Sebab kekuasaan judikatif harus independen maka satu cabang kekuasaan itu bukan domain dari partai politik.

Konsolidasi kekuasaan di DPR baginya sudah sangat jelas yakni adanya koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Kubu 01 dan Kubu 02.

Menurut Firman, konsolidasi politik di MPR juga sangat penting sebab di lembaga negara ini sangat menentukan dalam pengawalan konstitusi. Bila Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan tetap maka MPR-lah yang memilih mereka.

Meski dalam kekuasaan ada 'power sharing' atau pembagian kekuasaan namun dirinya menghkawatirkan proses yang terjadi sebab 'power sharing' akan melemahkan check and balance.

"Untuk itu jangan sampai 'power sharing' melemahkan pengawasan kekuasaan," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, menyebut hasil Pemilu 2019 akan menghasilkan koalisi besar. Bila koalisi besar terjadi maka akan membuat sistem 'eksekutif heavy'.

Dari 'eksekutif heavy' inilah membuat apa yang dimau oleh pemerintah akan diiyakan oleh parlemen.

"Ini pernah terjadi dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," tuturnya.


Bila 'eksekutif heavy' terbangun maka check and balance akan susah terjadi. Untuk itu dirinya mengajak civil society, media massa, untuk melakukan pengawasan. Check and balance menurut alumni Universitas Jember itu penting agar demokrasi berjalan efektif.

Dirinya juga berharap ada konstruksi di mana program eksekutif bisa diawasi oleh parlemen dan masyarakat.

"Demokrasi harus berkualitas sehingga tidak kembali kepada masa lalu," ungkapnya.
(ega/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed