detikNews
Senin 17 Juni 2019, 18:26 WIB

Tipu Korban Rp 16,1 M, Eks Bos Kadin Bali Ngaku Anak Gubernur Pastika

Aditya Mardiastuti - detikNews
Tipu Korban Rp 16,1 M, Eks Bos Kadin Bali Ngaku Anak Gubernur Pastika Foto: Eks Ketua Kadin Bali Didakwa Kasus Penipuan Perizinan Pelabuhan Benoa (Dita-detikcom)
Denpasar - Eks ketua Kadin Bali AA Ngurah Alit Wiraputra mengaku sebagai anak angkat Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk meyakinkan korbannya dalam kasus penipuan perizinan proyek Pelabuhan Benoa. Jaksa menyebut hal itu yang membuat korban menjadi percaya untuk menyetorkan duit senilai Rp 16,1 miliar.

"Bahwa Sutrisno Lukito Disastro dan Abdul Satar mau menyerahkan uang sejumlah Rp 16,1 miliar kepada terdakwa Alit karena ada kata-kata yang diucapkan terdakwa Alit mengaku sanggup untuk mengurus izin rekomendasi gubernur Bali untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan Benoa dan mengaku sebagai anak angkat Gubernur Bali I Made Mangku Pastika membuat saksi Sutrisno Lukito Disastro menjadi yakin dan percaya dan tergerak hatinya untuk membuat kesepakatan saling pengertian tanggal 26 Januari 2012 dan menyerahkan uang sebesar Rp 16,1 miliar kepada terdakwa Alit," kata jaksa I Gde Raka Arimbawa saat membacakan surat dakwaan di PN Denpasar, Jl PB Sudirman, Denpasar, Bali, Senin (17/6/2019).



"Namun apabila terdakwa Alit mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak mampu mengurus izin dan rekomendasi Gubernur Bali untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan Benoa dan tidak mengaku sebagai anak angkat gubernur bali I Made Mangku Pastika maka saksi Sutrisno Lukito Disastro tidak akan mau membuat kesepakatan saling pengertian tanggal 26 Januari 2012 dan tidak akan mau menyerahkan uang Rp 16,1 miliar kepada terdakwa Alit," sambungnya.

Kasus ini bermula pada awal November 2011 Sutrisno Lukito Disastro dan rekannya Abdul Satar datang ke Bali untuk berinvestasi di proyek pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa. Kala itu terdakwa Alit yang menjabat sebagai wakil ketua Kadin Bali menyanggupi permintaan Sutrisno untuk mengurus perizinan tersebut.

"Pada 26 Januari 2012 bertempat di rumah Made Jayantara di Jl Jayagiri, Denpasar terjadi pertemuan terdakwa Alit dan Sutrisno Lukito Disastro dengan disaksikan oleh Candra Wijaya dan Made Jayantara dalam pertemuan tersebut terjadi percakapan antara Alit dengan Sutrisno antara lain, Alit berkata ke Sutrisno dengan perkataan, 'Pak Tris tenang saja semua urusan izin-izin beres karena saya ini anak angkat gubernur Bali, sehingga semua izin-izin kelengkapan pengembangan kawasan pelabuhan Benoa pasti saya selesaikan secepatnya tapi untuk mengurus izin tersebut saya memperlukan biaya sebesar Rp 30 miliar yang nanti akan saya serahkan kepada instansi terkait untuk menerbitkan izin-izin pengembangan pelabuhan Benoa, saya ini wakil ketua Kadin Bali sudah sering ngurusi izin-izin perusahaan dan pasti selesai dan saya juga merupakan salah satu tokoh masyarakat Bali sehingga saya mempunyai pengaruh untuk meminta persetujuan dari semua instansi termasuk DPR, untuk perizinan pak Tris akan saya selesaikan dalam jangka waktu 6 bulan'," jelasnya.

Alit juga meyakinkan Sutrisno untuk membuat perjanjian hitam di atas putih terkait kesepakatan perjanjian tersebut, salah satunya pembentukan PT Bangun Segitiga Mas. Dari perjanjian tersebut juga disepakati pemberian saham sebesar 15 persen dari PT Bangun Segitiga Mas untuk terdakwa atau senilai Rp 50 miliar.



Dalam prosesnya, 20 Februari 2012 PT Bangun Segitiga Mas mengirimkan surat permohonan rekomendasi ke gubernur Bali melali surat nomor 001/BSM/DIR/FEB/2012 terkait permohonan rekomendasi untuk pengurusan izin prinsip pengembangan kawasan Benoa Bali yang ditandatangani oleh Candra Wijaya selaku Direktur Utama PT BSM. Selanjutnya pada 19 Juni 2013 terbit surat Bappeda Pemprov Bali perihal paparan Feasibility Study PT Bangun Segitiga Mas dapat disetujui sepanjang memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali.

Kemudian pada 21 Januari 2014 terbit surat Ketua DPRD Provinsi Bali perihal paparan Feasibility Study PT Bangun Segitiga Mas dapat disetujui sepanjang memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

"Namun, kedua surat tersebut bukanlah surat rekomendasi gubernur Bali seperti yang diinginkan oleh PT Bangun Segitiga Mas dalam hal ini adalah Sutrisno Lukito Disastro namun kedua surat tersebut sebagai syarat kelengkapan untuk mengajukan surat permohonan rekomendasi dari gubernur Bali," jelasnya.

Atas perbuatannya Alit dijerat dengan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP. Terkait dakwaan ini, Alit mengajukan keberatan.

"Saya akan mengajukan keberatan, eksepsi," ucap Alit.

Agenda sidang dilanjutkan Senin (24/6) pekan depan dengan agenda eksepsi.



(ams/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed