detikNews
Senin 17 Juni 2019, 16:30 WIB

Walhi Minta Reklamasi Pantai Utara Jakarta Dihentikan

Rolando Fransiscus - detikNews
Walhi Minta Reklamasi Pantai Utara Jakarta Dihentikan Walhi minta reklamasi di Pantai Utara Jakarta Disetop (Foto: Rolando/detikcom)
Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghentikan seluruh proses reklamasi pantai utara Jakarta. Walhi memandang perlu ada satu ketegasan.

"Yang pertama dihentikan (reklamasi), jangan takut keterlanjuran untuk tidak dibongkar. Dan kita cenderung 'ini terlanjur bisa rugi atau apa' tapi kalau urusan negara harus tegas," ujar Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, di Gedung Ekesekutif Walhi Indonesia, Jalan Tegal Parang Utara, Senin (17/6/2019).

Tubagus memfokuskan kondisi lingkungan di utara Jakarta. Menurutnya, pantai utara Jakarta sudah semakin buruk.



"Terutama untuk urusan lingkungan utara Jakarta. Karena kita tahu di pantai utara Jakarta semakin buruk," kata Tubagus.

Jika proses reklamasi tetap berjalan, Tubagus menilai Pemprov DKI Jakarta mencontohkan tata kelola pemerintahan yang buruk. Dia mempertegas untuk menghentikan proses reklamasi.

"Jadi prosesnya dihentikan dulu. Kalau kaya gini artinya dia lagi mau bilang 'gampang tuh Jakarta urusan lingkungan nggak terlalu diiniin' itukan sama saja sedang mencontohkan tata kelola yang buruk. Jadi tidak tepat," tegasnya.

Tubagus pun mengusulkan dibuatnya kajian pembongkaran bangunan yang sudah berdiri. Karena selama ini Tubagus menilai belum ada kajian pembongkaran.

"Kita mengusulkan bahwa dibuat kajian pembongkarannya. Gubernur mendahului bahwa dibongkar itu banyak bedanya, belum ada kajiannya untuk dibongkar, karena reklamasi ini masalah utamanya. Dia harus buat kajian dibongkar karena penting karena reklamasi jelas ada dampak-dampaknya," imbuh Tubagus.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB pulau reklamasi pantai utara Jakarta. Anies mengaku harus mematuhi Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.



"Mengapa mereka diberi IMB? Mengapa tidak dibongkar saja?" kata Anies.

Anies lalu memberikan penjelasan di dalam keterangan tertulis itu. Menurutnya, apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan peraturan gubernur.

"Pergub 206/2016 itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Bila saya mencabut pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya. Lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," kata Anies.



Tonton video Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi dari Kaca Mata Pengamat:

[Gambas:Video 20detik]


(rvk/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed