detikNews
2019/06/14 21:02:33 WIB

Round-Up

Duduk Perkara Isu KLB Demokrat

Tim Detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Duduk Perkara Isu KLB Demokrat Foto: Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) (Arief Ikhsanudin/detikcom)
Jakarta - Isu soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ramai dibicarakan menyusul konferensi pers senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD), termasuk Max Sopacua. GMPPD menegaskan isu KLB itu hanyalah isapan jempol semata.

Pembicaraan soal KLB Demokrat berawal saat Max dkk menggelar konferensi pers menyikapi situasi politik terkini. GMPPD menyoroti soal hasil Pileg 2019 yang mana Demokrat berada di posisi ke-7.

"Kami tidak desak (DPP) kami memberi gambaran umum DPP, agar tidak tinggal diam. Masa kita banggakan cuma 7,7 persen. Kita pernah 20 persen. 7,7 persen sama dengan 2004," kata Max Sopacua dalam jumpa pers di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

GMPPD meminta agar DPP bisa mencari jalan keluar agar partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bisa bangkit kembali. Max mengingatkan soal prinsip Demokrat.


"DPP harus berpikir bagaimana semangat masyarakat jadi bagian Demokrat. Kata Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) kita selalu punya prinsip million friends, and zero enemy," tuturnya.

Tak hanya itu, Max meminta Demokrat agar tetap berada di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia mengingatkan, dukungan kepada Prabowo dilakukan dengan proses rakernas dan secara resmi, sehingga bila ingin keluar, harus dilakukan secara resmi pula.

"Ada statement tidak di (kubu) 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), bubarkan koalisi. Dari mana hal demikian? Silakan bawa itu, tapi jangan bawa Demokrat. Saat dukung Prabowo itu rakernas dan daerah menginginkan 02. Kalau dicabut, harus ada keputusan yang diketahui orang daerah," sebutnya.

Saat konferensi pers, GMPDD juga mengeluarkan pernyataan tertulis. Dalam rilis persnya memang sempat disinggung soal KLB, hanya saja tidak disampaikan secara langsung.

Tampaknya rilis pers itu menyebar dan menimbulkan reaksi dari kader daerah. Kader Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarat (DIY) mendesak DPP untuk menindak senior partai tersebut, termasuk Max Sopacua.

Duduk Perkara Isu KLB DemokratFoto: Max Sopacua. (Agung Pambudhy/detikcom).

"Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud, antara lain kepada Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Heri Sebayang, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (14/6/2019).

Heri menilai, manuver GMPPD merupakan tindakan yang tidak etis dan jauh dari kepatutan. Mengingat saat ini keluarga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedang berduka cita atas meninggalnya Ani Yudhoyono.

"Meskipun (Ani Yudhoyono) telah wafat dan dimakamkan, di berbagai tempat masih melaksanakan doa bersama, tahlil, salat ghaib, dan bertafakkur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah," kata Heri.

Dia juga mempermasalahkan manuver GMPPD yang justru mengumbar permasalahan internal Partai Demokrat ke publik. Seperti kekecewaan sejumlah kader dan tokoh senior Partai Demokrat atas perolehan suara dalam pemilihan legislatif 2019 kemarin.

"Tidak patut permasalahan internal Partai Demokrat disampaikan ke publik, karena permasalahan internal dapat diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi Partai Demokrat," sebutnya.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed