detikNews
2019/06/14 07:20:41 WIB

Round-Up

Tak Ada Perlindungan untuk Kivlan

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Tak Ada Perlindungan untuk Kivlan Kivlan Zen. (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta - Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang telah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api dan makar menyurati Menhan Ryamizard Ryacudu hingga Menko Polhukam Wiranto. Kivlan meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan.

Meski belum menerima surat terkait permintaan perlindungan hukum dari Kivlan Zen, Wiranto memastikan akan menolak hal itu dan menegaskan proses hukum terus berlanjut hingga selesai.

"Saya belum baca ya. Belum tahu, (suratnya) belum sampai ke saya. Tapi kembali tadi bahwa kemarin sudah saya tegaskan bahwa biar lah proses hukum itu berlanjut, biar saja. Jadi kita kan sudah sepakat bahwa kita akan melakukan tindakan tegas, lugas, tanpa pandang bulu untuk siapapun yang kita anggap kita duga melakukan pelanggaran hukum pada tingkat apapun, jenis apapun. Maka silakan kepolisian melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan sampai tuntas," ujarnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).



Dalang dibalik kerusuhan demo 22 Mei memang belum ditetapkan saat ini. Namun, Wiranto mengatakan pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk terus mencari siapa aktornya.

"Karena ini masih panjang, makanya tuntutan kepada saya untuk mengumumkan dalang kerusuhan terlalu prematur ya. Saya waktu itu berjanji untuk satu demi satu menyebut siapa berbuat apa aktor-aktornya. Jadi jangan sampai disalahtafsirkan bahwa langsung dalang kerusuhan dalam 1-2 hari bisa diungkapkan, tidak bisa," katanya.

Ia meminta masyarakat bersabar dan menunggu proses hukum hingga selesai dan tidak memunculkan intervensi yang dapat menyesatkan.

"Masyarakat saya harap bersabar, biarkan proses hukum berjalan. Hormati proses hukum yang sedang berjalan sekarang sampai tuntas nanti. Nggak usah diintervensi. Hukum itu suatu kegiatan yang mempunyai satu independensi, punya wilayah sendiri yang dilindungi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kita boleh mendengarkan, mengomentari, tapi tidak boleh mengintervensi," jelas Wiranto.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed