detikNews
Kamis 13 Juni 2019, 08:39 WIB

Round-Up

Sengketa Pemilu 5 Negara yang Dirujuk Prabowo dalam Gugatan di MK

Tim detikcom - detikNews
Sengketa Pemilu 5 Negara yang Dirujuk Prabowo dalam Gugatan di MK Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dipimpin Bambang Widjajanto (BW) menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga merujuk kasus ataupun konstitusi di sejumlah negara.

Salah satu yang jadi rujukan tim hukum Prabowo-Sandiaga adalah India. Tim hukum Prabowo-Sandiaga mengawalinya dengan menyebut pembuktian kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres bukan hal mudah untuk dilakukan.


"Membuktikan Presiden yang sedang aktif menjabat melakukan kecurangan pemilu yang terstuktur, sistematis dan masif (TSM) pastilah bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau didalilkan pula bahwa kecurangan itu dilakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian, intelijen, birokrasi, BUMN hingga aparat negara lainnya," demikian bunyi dalil gugatan yang ditandatangani oleh Bambang Widjojanto (BW) dkk sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (12/6/2019).

Gugatan yang juga ditandatangani oleh Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Amir, Zulfadhli kemudian merujuk Mahkamah Agung (MA) India. MA-nya India disebut melakukan telah terobosan prosedur dalam menangani perkara yang menyangkut kepentingan publik. Berikut negara-negara yang dirujuk Prabowo-Sandiaga:

1. India

Tim hukum Prabowo-Sandiaga menyebut pengalaman MA India perlu menjadi pelajaran tentang terobosan peradilan. Menurut mereka, terobosan itu dilakukan MA India lewat sejumlah cara seperti deformalisasi prosedur peradilan lewat dipermudahnya pendaftaran perkara dengan hanya membuat petisi sederhana ke MA India.

"Pengalaman India patut diambil menjadi pelajaran tentang bagaimana Mahkamah Agung (MA) India melakukan terobosan prosedur peradilan (judicial activism) dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik (public interest litigation), yaitu ketika masyarakat berhadapan dengan negara (penguasa)," ujarnya.

"Kedua, setelah mendapatkan petisi, MA India mengkonversi petisi tersebut menjadi sebuah permohonan sengketa," bunyi dalil nomor 259.

Ketiga, MA India disebut membentuk tim fact finding untuk memastikan memang ada pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh kebijakan pemerintah yang berkuasa, berdasarkan petisi yang masuk. Jika memang ditemukan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, maka MA India akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa.

"Dari ratusan gugatan public interest yang diperiksa, MA India memenangkan sebagian besar gugatan masyarakat. Dengan cara inilah, MA India menjadi institusi negara yang efektif dalam mengingatkan pemerintah agar memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara," ujarnya.

Oleh sebab itu, tim hukum Prabowo meminta beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada mereka semata. Tetap juga dicari bersama-sama dengan dukungan MK.


2. Kenya

Tak cuma India, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga menyodorkan pengalaman berbagai negara, salah satunya Kenya. Berdasarkan dokumen perbaikan permohonan yang dikutip detikcom, Selasa (12/6/2019), tim Prabowo mengutip konstitusi Kenya. Pasal 140 ayat 1 Konstitusi Kenya, menyebutkan:

A Person may a file petition in the Supreme Court to challange the ellection of the President-elect within seven days after the date of the declaration of the results of the presidential election

Salah satu kasus yang diambil adalah Pemilu Kenya 2017. "Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil Pemilihan Presiden Kenya dan memerintahkan untuk mengadakan pemilihan ulang secara nasional," ujar gugatan yang ditandatangani Bambang Widjajanto (BW) dkk itu.

3. Austria

Prabowo juga mengutip Pasal 141 ayat 1 poin A Konstitusi Austria. Kasus yang dicontohkan yaitu Pilpres Austria 2016 antara Alexander Van der Ballen vs Norbert Hofer. Hofer menggugat ke MK Austria dengan alasan adanya kecurangan.

"MK Austria menyatakan pemilihan umum yang dilaksanakan di bulan Mei 2016 tidak konstitusional dan memerintahkan KPU Austria untuk melaksanakan pemilihan ulang," kata BW di halaman 76.

4. Maladewa

Selanjutnya, ada konstitusi Maladewa yang menjadi rujukan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Adapun yang dirujuk ialah pasal 113 Konstitusi Maladewa, yang berbunyi:

The Supreme Court sitting together in session, shall have sole and final jurisdiction to determine all disputes concering the qualification or disqualification, election status, of a presidential candidate or running mate or removal of the President by the People's Majlis.

Mereka mencontohkan kasus Pilpres Maladewa pada 7 September 2013. Dalam pilpres itu diikuti 4 kandidat tapi tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas sehingga digelar lagi putaran kedua.

"Pada September 2013, MA Maladewa menganulir pelaksanaan dan hasil Pemilu Maladewa putaran pertama tersebut. Kemudian MA Maladewa memerintahkan untuk pelaksanaan pemilihan ulang pada Oktober 2013," sebut gugatan tersebut mengutip link berita dari Aljazeera.com.


5. Ukraina

Konstitusi Ukraina juga dirujuk oleh Prabowo-Sandiaga, tepatnya kasus Pilpres 2004. MA Ukraina ketika itu memutuskan KPU Ukraina tidak meyakini hasil pemilihan presiden yang diumumkan oleh KPU Ukraina putaran kedua merupakan hasil yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dari berbagai contoh pelaksanaan pemilu di beberapa negara yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa peran institusi peradilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi di suatu negara, berperan penting dalam proses pemilihan presiden," demikian bunyi dalil gugatan itu.
(haf/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed