detikNews
2019/06/13 08:39:31 WIB

Round-Up

Sengketa Pemilu 5 Negara yang Dirujuk Prabowo dalam Gugatan di MK

Tim detikcom - detikNews
Halaman 2 dari 3
Sengketa Pemilu 5 Negara yang Dirujuk Prabowo dalam Gugatan di MK Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)

1. India

Tim hukum Prabowo-Sandiaga menyebut pengalaman MA India perlu menjadi pelajaran tentang terobosan peradilan. Menurut mereka, terobosan itu dilakukan MA India lewat sejumlah cara seperti deformalisasi prosedur peradilan lewat dipermudahnya pendaftaran perkara dengan hanya membuat petisi sederhana ke MA India.

"Pengalaman India patut diambil menjadi pelajaran tentang bagaimana Mahkamah Agung (MA) India melakukan terobosan prosedur peradilan (judicial activism) dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik (public interest litigation), yaitu ketika masyarakat berhadapan dengan negara (penguasa)," ujarnya.

"Kedua, setelah mendapatkan petisi, MA India mengkonversi petisi tersebut menjadi sebuah permohonan sengketa," bunyi dalil nomor 259.

Ketiga, MA India disebut membentuk tim fact finding untuk memastikan memang ada pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh kebijakan pemerintah yang berkuasa, berdasarkan petisi yang masuk. Jika memang ditemukan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, maka MA India akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa.

"Dari ratusan gugatan public interest yang diperiksa, MA India memenangkan sebagian besar gugatan masyarakat. Dengan cara inilah, MA India menjadi institusi negara yang efektif dalam mengingatkan pemerintah agar memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara," ujarnya.

Oleh sebab itu, tim hukum Prabowo meminta beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada mereka semata. Tetap juga dicari bersama-sama dengan dukungan MK.


2. Kenya

Tak cuma India, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga menyodorkan pengalaman berbagai negara, salah satunya Kenya. Berdasarkan dokumen perbaikan permohonan yang dikutip detikcom, Selasa (12/6/2019), tim Prabowo mengutip konstitusi Kenya. Pasal 140 ayat 1 Konstitusi Kenya, menyebutkan:

A Person may a file petition in the Supreme Court to challange the ellection of the President-elect within seven days after the date of the declaration of the results of the presidential election

Salah satu kasus yang diambil adalah Pemilu Kenya 2017. "Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil Pemilihan Presiden Kenya dan memerintahkan untuk mengadakan pemilihan ulang secara nasional," ujar gugatan yang ditandatangani Bambang Widjajanto (BW) dkk itu.

3. Austria

Prabowo juga mengutip Pasal 141 ayat 1 poin A Konstitusi Austria. Kasus yang dicontohkan yaitu Pilpres Austria 2016 antara Alexander Van der Ballen vs Norbert Hofer. Hofer menggugat ke MK Austria dengan alasan adanya kecurangan.

"MK Austria menyatakan pemilihan umum yang dilaksanakan di bulan Mei 2016 tidak konstitusional dan memerintahkan KPU Austria untuk melaksanakan pemilihan ulang," kata BW di halaman 76.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed