detikNews
Selasa 11 Juni 2019, 16:59 WIB

Disalahkan soal Posisi Ma'ruf, KPU: Sudah Verifikasi, Lembaga Itu Bukan BUMN

Dwi Andayani - detikNews
Disalahkan soal Posisi Maruf, KPU: Sudah Verifikasi, Lembaga Itu Bukan BUMN Foto: Komisioner KPU Hasyim Asyari (Dwi Andayani-detikcom)
Jakarta - KPU menyatakan sudah memverifikasi posisi Cawapres Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas di dua bank syariah. Hasilnya, KPU memastikan lembaga tempat Ma'ruf menduduki posisi Dewan Pengawas itu bukanlah BUMN.

"Kalau anak perusahaan BUMN tidak ada kewajiban untuk mundur, yang ada kewajiban pejabat atau pegawai BUMN. Kalau KPU berdasarkan verifikasi, meyakini bahwa lembaga itu bukan BUMN," ujar komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakata Pusat, Selasa (11/6/2019).



Hasyim menyebut hal ini sesuai dengan udang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dia menyebut, berdasarkan aturan di UU tersebut, calon Presiden-Wakil Presiden diharuskan mengundurkan diri dari posisi pejabat atau karyawan BUMN.

"Karena di dalam UU jelas yang dilarang, kalau nyalon yang dipersyaratkan mengundurkan diri, itu adalah pejabat atau karyawan atau pegawai BUMN atau BUMD," kata Hasyim.

Hasyim menyebut yang perlu dipastikan adalah soal status lembaga tersebut. Dia menegaskan bila seorang capres-cawapres bukan pejabat BUMN maka tidak diperlukan pengunduran diri.

"Nah, yang dipastikan itu lembaganya dulu, lembaganya BUMN atau bukan BUMN, nah kalau bukan BUMN berarti kan tidak wajib mengundurkan diri," tuturnya.

Sebelumnya, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai KPU abai dan ceroboh terkait posisi Ma'ruf di bank syariah. Jabatan Ma'ruf itulah yang akhirnya membuat Tim Hukum Prabowo-Sandi meminta agar Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi.

"Kita sampai pada kesimpulan bahwa paslon nomor 01 bisa didiskualifikasi setelah tim lawyer melakukan kajian hukum bahwa cawapres 01 tidak memenuhi syarat admin karena masih mempunyai jabatan di BNI Syariah dan Mandiri Syariah," kata anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Luthfi Yazid, kepada wartawan, Selasa (11/6).
Luthfi menuding ada ketidakjujuran yang dilakukan KPU sebagai organ negara yamg mendapat mandat konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Produk KPU dinilai inkonstitusional karena tidak menjalankan amanat konstitusi.

"Ketidakjujuran yang dilakukan oleh KPU menyebabkan output KPU menjadi tidak valid. Dan karena itu amanat konstitusi dan KPU tak menjalankan mandat konstitusi itu maka produk KPU menjadi inkonstitusional," ujar Luthfi.
(dwia/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed