detikNews
Jumat 31 Mei 2019, 14:41 WIB

Hari Pancasila

Yuk Baca Lagi Putusan MK Soal Pidana Bagi yang Ingin Ganti Ideologi RI

Andi Saputra - detikNews
Yuk Baca Lagi Putusan MK Soal Pidana Bagi yang Ingin Ganti Ideologi RI Gedung MK (rengga/detikcom)
Jakarta - Hari Pancasila diperingati tiap 1 Juni atau esok hari. Di sisi lain, UU Ormas mengancam bagi anggota ormas yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, bisa diancam hingga hukuman penjara seumur hidup.

UU Ormas itu pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) tapi ditolak. "Mengganti atau mengubah Pancasila dengan paham lain sama artinya dengan meniadakan landasan eksistensial berdirinya NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Demikian pula halnya jika paham lain itu digunakan dengan tujuan untuk mengubah UUD 1945," demikian pertimbangan MK dalam putusan yang dikutip detikcom, Jumat (31/5/2019).


Pertimbangan demikian sejalan dengan pandangan seluruh fraksi yang ada di MPR pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Yaitu:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofi dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang- Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan.

"Oleh karena itulah pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, seluruh fraksi di MPR sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan sebaliknya menggunakan Pembukaan UUD 1945 sebagai titik tolak dalam melakukan perubahan. Kesepakatan tersebut secara konstitusional kemudian diejawantahkan lebih jauh dalam rumusan pasal- pasal UUD 1945," ujar MK.

Dalam hal ini, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan:

Dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.


Sementara itu, perubahan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 adalah perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, secara a contrario, terhadap Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan.

"Adapun konteks mengganti/mengubah UUD 1945 dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut bukan dalam pengertian perubahan konsitusional terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 37 UUD 1945 melainkan mengganti/mengubah UUD 1945 dengan paham lain, sehingga UUD 1945 tidak lagi didasari oleh Pancasila," kata MK menegaskan.
(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed