detikNews
Kamis 30 Mei 2019, 13:52 WIB

RI-Thailand Sepakati Upaya Pembentukan Organisasi Antar-Pemerintah

Raras Prawitaningrum - detikNews
RI-Thailand Sepakati Upaya Pembentukan Organisasi Antar-Pemerintah Foto: Dok. Kementan
Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand sepakat melakukan harmonisasi dan merajut kembali upaya pembentukan organisasi antar-pemerintah baru.

Kesepakatan tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan tahunan UNESCAP ke-75 yang berlangsung pada 27-31 Mei 2019 di Bangkok, Thailand. Pada kesempatan tersebut, delegasi dari pemerintah dipimpin oleh Kabag Regional Yusral Tahir bertemu dengan Sekretariat United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) di Kantor Pusat UNESCAP, Bangkok.

Yusral menyatakan agenda pertemuan untuk merajut kembali upaya pembentukan organisasi antar-pemerintah itu dilakukan sebagai pengganti Center for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) yang mandatnya dipercayakan kepada Indonesia.


"Sebagai salah satu badan khusus di bawah PBB, UNESCAP mendapat mandat dari negara anggotanya untuk membantu Indonesia melakukan proses transisi terhadap CAPSA," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (30/5/2019).

Yusril turut mengungkapkan salah satu subsidiary body di bawah UNESCAP, mandat CAPSA, telah berakhir pada Juni 2018. Hal itu berdasarkan keputusan negara anggota di pertemuan tahunan ke-74 UNESCAP pada pertengahan 2018.

"Transisi CAPSA ini dipandang perlu oleh negara anggota. Upaya ini dalam rangka menyelaraskan tujuan organisasi dengan dinamika tantangan dan kebutuhan negara anggota," katanya.

Ia yakin CAPSA akan bertransformasi menjadi lembaga internasional antar-pemerintah bagi anggota CAPSA dan potensial untuk negara lainnya.

Sementara itu, Sekretariat UNESCAP Kaveh Zahedi menjanjikan empat tindak lanjut yang akan dilakukan oleh UNESCAP dalam membantu proses transisi CAPSA tersebut.


Pertama, semua aset dan keuangan akan diserahkan kepada organisasi baru. Namun sebelumnya harus sesuai prosedur yang ada di UNESCAP berdasarkan resolusi sidang ke-74. Kedua, terkait aspek keuangan eks CAPSA, pihak UNESCAP menjelaskan bahwa sisa anggaran eks CAPSA baru dapat dimanfaatkan jika telah terbentuk organisasi baru dan tidak ada toleransi atas kebijakan tersebut.

Ketiga, Sekretariat UNESCAP telah mengidentifikasi nama-nama tenaga ahli, baik dari Indonesia maupun dari negara lain yang memiliki pengalaman dalam pembentukan organisasi internasional sejenis. Keempat, Sekretariat UNESCAP akan mengirimkan daftar nama-nama focal point eks CAPSA untuk mempermudah Indonesia dalam membangun komunikasi baru dengan negara-negara eks CAPSA, hingga mendapatkan dukungan.

Sebagai informasi, keanggotaan CAPSA berasal dari Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Pakistan, Papua New Guinea, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Indonesia.
(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed