detikNews
Rabu 29 Mei 2019, 06:45 WIB

Blak-blakan Dirut Baznas

Menjawab Kontroversi Potong Zakat PNS dan Infrastruktur

Erwin Dariyanto - detikNews
Menjawab Kontroversi Potong Zakat PNS dan Infrastruktur Dirut Baznas Arifin Purwakananta (Foto: Mardi Rahmat/20detik)
Jakarta -


Ada dua isu yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan zakat. Pertama, kabar bahwa gaji aparatur sipil negara (ASN) langsung dipotong 2,5 persen untuk zakat, dan kedua soal wacana menggunakan dana zakat untuk pembangunan infrastruktur.

Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta meluruskan dua kabar tersebut. Soal zakat ASN (dulu PNS), khususnya di DKI Jakarta, sudah berlaku sejak 1968. Ketika itu, pegawai di Pemerintah Provinsi DKI sudah menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (Bazis) yang kemudian menjadi Baznas.

Menurut Arifin, yang dilakukan pemerintah bukanlah pemotongan, melainkan pelayanan kepada ASN yang ingin berzakat. Baznas memfasilitasi ASN-ASN yang ingin membayar zakat namun mengalami kesulitan, baik cara penghitungan maupun lokasi pembayaran. Semua itu dilakukan secara sukarela alias tak ada paksaan.


"Saya kira undang-undang kita belum bisa memaksa orang untuk berzakat," kata pria yang aktif mengelola zakat sejak 1999 itu kepada tim Blak-blakan detikcom.

Meski tak ada paksaan, niat ASN dan masyarakat untuk berzakat di Indonesia cukup tinggi. Baznas memperkirakan potensi setoran zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Namun, dalam setahun, setoran zakat secara nasional baru sekitar Rp 8,1 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 80 persennya merupakan zakat yang disetorkan oleh ASN.


Arifin menegaskan bahwa dana zakat tersebut pengelolaannya tidak dipusatkan di Baznas. Melainkan oleh lembaga zakat di tiap wilayah. Ini sesuai dengan ketentuan bahwa prioritas zakat harus disalurkan di wilayah yang sama. Meskipun tak tertutup kemungkinan juga dibagikan ke daerah lain.

Dengan demikian, lanjut mantan Direktur Dompet Dhuafa itu, tak ada dana zakat yang digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, apalagi membayar utang negara. "Tidak dimungkinkan zakat disalurkan kecuali hanya untuk Asnaf atau mustahik yang memang memerlukan," dia menegaskan.

Terkait isu dana zakat untuk infrastruktur, Arifin menjelaskan bahwa itu tetap terkait dengan kebutuhan mustahik--orang yang berhak mendapatkan zakat. Ia mencontohkan, bila terjadi bencana di suatu daerah, Baznas ikut membantu menyediakan infrastruktur, seperti hunian sementara, air bersih, atau kamar mandi.

cleardot.gif


"Sebetulnya infrastruktur yang dibangun itu adalah yang memang dibutuhkan untuk mustahik bukan untuk masyarakat umum, bukan infrastruktur yang dibayangkan masyarakat misalnya jalan tol," kata Arifin.

Selengkapnya, tonton Blak-blakan Dirut Baznas Arifin Purwakananta soal kontroversi Zakat PNS dan Isu untuk Infrastruktur.


(erd/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com