detikNews
Selasa 28 Mei 2019, 20:43 WIB

Round-Up

Pelajaran untuk Polri dari Rusuh 22 Mei

Tim detikcom - detikNews
Pelajaran untuk Polri dari Rusuh 22 Mei Kerusuhan di Tanah Abang, buntut dari demo rusuh di depan Bawaslu. (Jefrie NS/detikcom)
Jakarta -

Aksi 21-22 Mei 2019 di depan Bawaslu berujung ricuh. Polri mengambil pelajaran dari rusuh 22 Mei itu.

Polri memberi toleransi kepada para peserta aksi untuk berbuka puasa dan salat Tarawih. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, batas waktu demonstrasi di tempat terbuka adalah pukul 18.00 WIB.

"Batasan akhir toleransi yang bisa diberikan pada masa itu salat Tarawih, seusai salat Tarawih," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).


Dalam aksi 21 Mei 2019 malam, faktanya massa memang masih berada di lokasi hingga lewat pukul 18.00 WIB. Massa di depan Bawaslu selesai salat Tarawih sekitar pukul 20.10 WIB. Polisi kemudian mengingatkan massa untuk menyudahi aksinya.

"Saya ingatkan kepada teman-teman, sampai salat Tarawih selesai, jadi tidak ada yang mengacungkan bendera dan bambu. Karena kita dari pagi sama-sama. Silakan selesai salat Tarawih membubarkan diri," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan di lokasi, Jl MH Thamrin, Jakpus, Selasa (21/5).

Sebenarnya massa aksi demo di depan Bawaslu sudah menyatakan sepakat untuk bubar. Namun, sekitar pukul 22.38 WIB, masih ada massa yang bertahan, menginjak-injak kawat duri hingga akhirnya ricuh. Kericuhan berlanjut hingga Rabu, 22 Mei, dini hari.



Belajar dari pengalaman tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan tidak akan memberikan izin adanya mobilisasi massa seperti yang dilakukan di Bawaslu pada 21-22 Mei 2019. Tito menyebut tidak akan memberikan toleransi aksi hingga malam.

"Belajar dari peristiwa yang kemarin, depan Bawaslu dua kali, yang ada korban dan berakhir dengan adanya aksi kekerasan yang merugikan, baik pelaku perusuh maupun petugas keamanan, maka saya sudah sampaikan kepada Kapolda Metro, kita kembali pada tegakkan aturan, jadi tidak melakukan diskresi lagi," ujar Tito saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

"Jadi kita tidak akan mengizinkan ada kegiatan mobilisasi massa yang melanggar aturan seperti di Bawaslu, tidak kita izinkan lagi," imbuhnya.

Tito menyebut unjuk rasa tidak boleh mengganggu ketertiban publik. Aksi juga harus mengindahkan etika dan moral serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, pihaknya akan menindak tegas jika masih ada yang masih mencoba beraksi seperti di Bawaslu.


"Jadi kita akan tegakkan itu. Jalan di depan Bawaslu itu adalah jalan umum, kita tidak ingin masyarakat terganggu, kita tidak ingin pemakai jalan lain terganggu. Tidak kita izinkan. Kalau ada yang mencoba, kita akan bubarkan. Dan kalau ada yang melawan, ya, kita kasih tindakan tegas," ucapnya.

Menurut Tito, Polri dan TNI sudah sangat toleran saat mengamankan aksi di depan Bawaslu dengan memberikan diskresi sampai selesai salat Tarawih. Pemberian diskresi itu, disebut Tito, lantaran aparat berpikir kegiatan tersebut positif, dengan buka puasa bersama dan salat Tarawih.

"Itu berbuka puasa bersama, kemudian melakukan salat bersama. Makanya anggota Polri dan TNI yang mengamankan pun sama-sama gabung untuk salat bersama dan seterusnya. Sampai bubar pukul 21.00 WIB ya, sehingga terjadi peristiwa pukul 22.30, kemudian ada peristiwa langsung tanpa ba-bi-bu nyerang, dengan senjata yang mematikan," jelasnya.


(gbr/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com