DetikNews
Senin 27 Mei 2019, 18:35 WIB

KPK: Pejabat Negara Harus Tegas Tolak Gratifikasi

Ibnu Hariyanto - detikNews
KPK: Pejabat Negara Harus Tegas Tolak Gratifikasi Kabiro Humas KPK Febri Diansyah (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta - KPK meminta seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri tidak perlu susah payah melaporkan penerimaan gratifikasi. Lo, kok?

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut imbauan utama KPK pada tahun ini adalah agar para pejabat menolak pemberian gratifikasi dari tangan pertama. Bila pemberian gratifikasi itu sudah ditolak sejak awal, menurut hemat KPK, hal itu tidak perlu dilaporkan ke KPK.

"Jadi imbauan utama KPK adalah menolak penerimaan gratifikasi. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang melakukan pemberian gratifikasi, pejabatnya harus dengan tegas menolak hal tersebut sehingga, kalau sudah ditolak, kan tidak perlu dilaporkan sebagai penerimaan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2019).

Meski begitu, terakhir, Febri menyebutkan KPK telah menerima tiga laporan gratifikasi, antara lain parsel senilai Rp 2 juta; karangan bunga Rp 2,5 juta; dan uang Rp 200 ribu. Febri pun menegaskan besaran gratifikasi tidak ada nilai minimal, tetapi lebih pada hubungan antara pemberi dan penerima.
"Dulu kan seolah-olah ada informasi ada batasan nilai, kalau parsel nilainya di atas sekian itu boleh diterima. Kami tegaskan, tidak ada batasan nilai, penyelenggara negara dan pegawai negeri wajib menolak gratifikasi tersebut berapa pun nilainya jika diberikan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan jabatan, karena dari laporan yang kami terima itu sangat beragam ya laporan gratifikasinya," kata Febri.

"Yang menjadi alat ukur adalah apakah ada hubungan jabatan atau tidak dari pihak pemberi ke penerima," imbuhnya.

Selain itu, Febri menyebutkan adanya 38 instansi, baik pemerintah daerah maupun kementerian, yang sudah tegas meminta para pejabatnya menolak gratifikasi dan penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, seperti mudik. Data itu disebut Febri akan disampaikan lagi bila ada pembaruan.

"Saya kira itu positif, nanti secara total akan kami update lagi di akhir minggu ini," ucapnya.



Simak Juga 'KPK Jilid IV akan Berakhir, Kasus BLBI dan e-KTP Siap Diwariskan':

[Gambas:Video 20detik]


(dhn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed