DetikNews
Senin 27 Mei 2019, 16:27 WIB

Masih Dinas di AS-Jepang, Jonan Minta Penjadwalan Ulang ke KPK

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Masih Dinas di AS-Jepang, Jonan Minta Penjadwalan Ulang ke KPK Menteri ESDM Ignasius Jonan/Foto: Angga Aliya ZRF
Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak bisa hadir pada pemanggilan di KPK hari ini. Jonan sedang ada tugas di luar negeri dan belum kembali ke Tanah Air.

"Bahwa Ignasius Jonan tidak dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena agenda ke Amerika Serikat dan Jepang belum selesai," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

Febri mengatakan KPK sudah menerima surat dari Kementerian ESDM terkait pemberitahuan ketidakhadiran Jonan itu. Menurut Febri, Jonan juga meminta penjadwalan ulang pada 31 Mei 2019.

"Sehingga meminta penjadwalan ulang 31 Mei 2019. Surat ini akan kami pelajari terlebih dahulu dan dibahas bersama tim penyidik," ucapnya.

Rencananya hari ini Jonan dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir dan pengusaha Samin Tan. Pemanggilan hari ini merupakan penjadwalan ulang.

Untuk diketahui, Sofyan dan Samin Tan dijerat KPK dalam kasus yang berbeda. Namun, kasus ini sama-sama berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks anggota DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes B Kotjo yang terkait suap PLTU Riau-1.

Untuk Samin Tan, KPK menetapkan Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Eni Saragih. Dia diduga memberi suap Rp 5 miliar agar Eni membantu anak perusahaan milik Samin, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), yang sedang mengalami masalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

PKP2B PT AKT sebelumnya dihentikan oleh Kementerian ESDM, yang dipimpin Jonan. Penghentian itu dilakukan karena PT AKT telah melakukan pelanggaran kontrak berat. Atas penghentian itu, terjadi proses hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang hasilnya menyatakan keputusan Menteri ESDM soal penghentian PKP2B PT AKT tetap berlaku.



Dalam proses menuju pengajuan banding terhadap putusan PTUN tentang terminasi itu, Eni diduga menjanjikan bisa membantu Samin Tan dalam urusan dengan keputusan terminasi oleh Kementerian ESDM. Duit Rp 5 miliar pun diduga diserahkan agar Eni membantu mengurus hal tersebut.

Dari situ, Eni disebut sampai mengancam akan mempermalukan Jonan dalam rapat di DPR. Namun, sebagaimana diketahui, pada akhirnya pemerintah tetap menang hingga putusan terminasi terhadap kerja sama dengan PT AKT berkekuatan hukum tetap lewat putusan kasasi di MA.

Sementara untuk Sofyan, dia ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga membantu Eni mendapatkan suap dari Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan Idrus Marham, yang lebih dulu diproses.

KPK menduga Sofyan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera direalisasi. Sofyan pun disebut ada di berbagai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan terkait pembahasan proyek ini.
(fjp/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed