DetikNews
Senin 27 Mei 2019, 11:33 WIB

Pengamat Hukum Undana Kupang: Pemilu Ulang Tak Mungkin Terjadi

Tim detikcom - detikNews
Pengamat Hukum Undana Kupang: Pemilu Ulang Tak Mungkin Terjadi Gedung MK (Foto: Rengga/detikcom)
Kupang - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan, mengatakan tidak mungkin ada pelaksanaan pemilu ulang secara keseluruhan karena kecurangan tidak terjadi di semua tempat. Hal itu menyikapi tuntutan Prabowo-Sandiaga, yang meminta digelar pemilu ulang atau dia dijadikan sebagai presiden/wapres.

"Untuk melaksanakan pemilu ulang secara keseluruhan tidak mungkin terjadi, karena pelanggaran ataupun kecurangan pemilu tidak terjadi di semua tempat pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu," kata Johanes Tuba Helan kepada Antara di Kupang, Senin (27/5/2019).


Dia mengemukakan hal itu ketika dimintai pandangan seputar tuntutan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sesuai dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu tuntutan BPN adalah memerintahkan termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di semua wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

Menurut Johanes Tuba Helan, pemilu uang hanya mungkin terjadi di tempat yang mereka buktikan bahwa telah terjadi pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April 2019. Itu pun harus bisa dibuktikan oleh BPN dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Artinya, tidak mungkin digelar pemilu ulang secara keseluruhan," kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT itu.

Terkait tuntutan, diterima atau ditolak oleh MK sangat bergantung pada bukti-bukti yang diajukan.

"Di MK, hanya bukti yang bisa menentukan kalah atau menang, sehingga pihak yang merasa dirugikan harus mempersiapkan bukti-bukti pendukung sesuai aturan," kata Johanes.

Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT itu mengatakan, MK, sebagai lembaga peradilan, bebas dan merdeka dalam menyelesaikan sengketa.

Menurut dia, BPN Prabowo-Sandi sudah mengajukan gugatan ke MK, maka selanjutnya dalam persidangan mereka harus membuktikan tentang apa yang mereka dalilkan. Johanes Tuba Helan mengatakan semua kecurangan yang mereka ajukan dalam gugatan harus dibuktikan, baru bisa diterima oleh MK.

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan tujuh tuntutan ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Tujuh tuntutan BPN itu adalah, pertama, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Kedua, menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08 KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ketiga, menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Keempat, membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.

Kelima, menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

Keenam, memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.


Dan ketujuh, memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

"Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," ujar tim hukum.


Sederet Link Berita Dijadikan Bukti Kecurangan Pilpres 2019:

[Gambas:Video 20detik]


(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed