DetikNews
Minggu 26 Mei 2019, 16:21 WIB

Pemecatan Polisi Gay di Jateng Dinilai Tepat karena HAM Ada Batasnya

Andi Saputra - detikNews
Pemecatan Polisi Gay di Jateng Dinilai Tepat karena HAM Ada Batasnya Jimmy Z Usfunan (dok.detikcom)
Jakarta - Anggota kepolisian berinisial TT di Jawa Tengah dipecat karena memiliki orientasi seksual sesama jenis. Pemecatan itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tapi ditolak. Hal ini menunjukan Hak Asasi Manusia (HAM) ada batasnya.

"Secara konstitusional, UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," kata ahli hukum tata negara Dr Jimmy Usfunan kepada detikcom, Minggu (26/5/2019).


Di dalam kasus TT, kebebasan dia dibatasi oleh sejumlah syarat oleh aturan yang berlaku. Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan:

Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
e. berumur paling rendah 18 tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

"Meskipun ini merupakan persyaratan calon anggota Polri, namun bukan berarti syarat itu bersifat einmalig atau hanya berlaku pada saat itu saja. Sebab, syarat tersebut dapat diidentifikasi menjadi syarat formal dan materiil," ujar pengajar Universitas Udayana, Bali itu.


Syarat formal itu seperti, berpendidikan paling rendah SMA hingga tidak pernah dipidana karena kejahatan. Penggunaan syarat formal berlaku 1 kali, pada saat pemeriksaan berkas menjadi calon anggota kepolisian. Sedangkan syarat materiil, seperti WNI, beriman dan bertakwa, setia kepada NKRI, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

"Tidak berlaku di saat pendaftaran, namun juga dijadikan panduan dalam membatasi perilaku dan menjadi penilaian seterusnya ketika seseorang menyandang status sebagai anggota Polri. Sehingga ada batasan moral untuk anggota Polri dalam berperilaku yang patut atau tidak patut," papar Jimmy.


Untuk itu, menurut Jimmy, penilaian patut atau tidak patut maupun berkelakuan tercela, merupakan 'otonomi' dari bagi institusi Polri dalam menafsirkan dan menindak perbuatan anggotanya yang dianggap tidak etis.

"Karenanya, kasus pemecatan Anggota kepolisian berinisial TT di Jawa Tengah, merupakan suatu keputusan yang harus dihormati oleh masyarakat, sebab penilaian pelanggaran etika profesi merupakan 'otonomi' masing-masing institusi. Akan tetapi, secara konstitusional, tetap diberikan ruang bagi TT untuk melakukan gugatan ke pengadilan," pungkas Jimmy.



Simak Juga 'Kominfo Blokir Grup Gay Garut di Facebook':

[Gambas:Video 20detik]


(asp/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed