detikNews
Minggu 26 Mei 2019, 07:55 WIB

Eks Hakim Agung Gayus Duga Teroris Susupi Kerusuhan 22 Mei

Andi Saputra - detikNews
Eks Hakim Agung Gayus Duga Teroris Susupi Kerusuhan 22 Mei Prof Dr Gayus Lumbuun (agung/detikcom)
Jakarta - Jelang kerusuhan 22 Mei, Polri menangkap puluhan orang terduga teroris. Hal itu menguatkan analisa bila ada sekelompok teroris ingin menunggangi aksi tersebut.

"Bagi kita mengkaitkan terorisme dengan pemilu sebagai bentuk demokrasi ada relevansinya, karena ternyata dalam memberikan respons terhadap hasil pemilu, tidak saja dilului secara konsisten dengan melalui lembaga-lembaga demokrasi konstitusional, tetapi memunculkan gerakan-gerakan yang disinyalir 'ditunggangi' gerakan terorisme," kata mantan hakim agung Prof Gayus Lumbuun kepada wartawan, Minggu (26/5/2019).


Menurut Gayus, dinamika akhir-akhir ini sebagai dampak lanjutan praktik demokrasi--baik untuk pemilihan Presiden dan Legislasi-- tidak luput dari adanya anasir-anasir terorisme, ketika ada agenda yang tidak bersifat konstitusional.

"Berita penangkapan sekitar 50 orang terduga teroris dalam bulan Mei ini menunjukkan adanya gerakan terorisme yang memanfaatkan situasi instabiltas politik dalam negeri selama penyelenggaraan pemilu," ujar Gayus.

Eks Hakim Agung Gayus Duga Teroris Tunggangi Kerusuhan 22 Mei

Hal di atas menunjukkan terorisme abad ini merupakan ancaman aktual. Bagi Gayus, mereka adalah penumpang haram di dalam gerbong teknologi informasi. Mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas perang militer ke perang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial, seni dan budaya.

"Perubahan demografis akibat mobilitas manusia yang masif juga mempengaruhi keamanan nasional. Pertumbuhan populasi yang tidak terkendali meningkatkan peluang instabilitas, radikalisme dan juga ekstremisme," paparnya.

Yang lebih menyedihkan, kelompok terorisme pada umumnya lebih cenderung untuk merekrut anak-anak muda yang masih belum memiliki bangunan pemikiran yang mapan. Pemilihan ini disebabkan karena kecemasan anak-anak muda terhadap karir, lingkungan sosial, dan masa lalu.


Lalu apa solusinya? Pertama penegakan hukum pidana dengan ancaman hukuman mati dan kedua pendekatan sosiologi hukum. Dalam UU 5 Tahun 2018 terdapat tiga kegiatan pencegahan yang berbasiskan pendekatan sosioligi hukum, yaitu, kegiatan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan kegiatan kegiatan deradikalisasi.

"Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme," katanya. Pandangan di atas juga disampaikan Gayus dalam kuliah umum 'Perspektif Sosiologi Hukum Terorisme' yang digelar Himpunan Mahasiswa Kajian Terorisme, Universitas Indonesia (UI).


Simak Juga "Ini Para Pelempar Batu hingga Molotov ke Polisi Saat Rusuh 22 Mei":

[Gambas:Video 20detik]


(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com