DetikNews
2019/05/26 03:45:37 WIB

Round-Up

Istana 'Tersengat' BW

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Istana Tersengat BW Bambang Widjojanto (BW) saat mendaftarkan gugatan Pilpres dari kubu Prabowo di MK. (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - Saat mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019, Bambang Widjojanto alias BW menyinggung rezim korup. Klaim tersebut disorot pihak Istana Kepresidenan.

Pernyataan tersebut awalnya disampaikan BW yang berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memproses gugatan sengketa Pilpres 2019 dengan baik. Eks pimpinan KPK tersebut diketahui menjabat sebagai Ketua Tim Hukum untuk capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

BW dkk menggugat hasil Pilpres karena menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, BW berharap MK tidak sekedar berfungsi sebagai 'Mahkamah Kalkulator'.


"Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat," ujar BW.

Merespons BW, pihak Istana meminta BW tidak tendensius. Istana meminta kubu Prabowo-Sandi menaruh kepercayaan atas kinerja MK dalam membuat keputusan.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodharwardani.Deputi V KSP Jaleswari Pramodharwardani. (Foto: Ari Saputra)

"Kita tidak perlulah membuat pernyataan tendensius seperti itu. Pertama, MK levelnya adalah lembaga negara, sama dengan eksekutif. Tidak ada hubungan fungsional antara kedua lembaga tersebut, sehingga tidak mungkin bisa dikooptasi eksekutif," ujar Deputi V KSP bidang Polhukhankam dan HAM Jaleswari Pramodhawardani saat dimintai konfirmasi, Sabtu (25/5).
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed