DetikNews
2019/05/25 21:06:36 WIB

Round-Up

Medsos-WA Normal Lagi, Tetap Lawan Hoax Provokasi

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Medsos-WA Normal Lagi, Tetap Lawan Hoax Provokasi Ilustrasi WhatsApp. (Foto: Dok. REUTERS/Thomas White/File Photo)
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka kembali akses media sosial dan sejumlah aplikasi messenger yang sempat 'tumbang'. Meski demikian, pemerintah tetap mengawasi hoax provokasi.

Awal mula medsos dan sejumlah aplikasi messenger, seperti WhatsApp (WA), Instagram, hingga Line mulai sulit diakses pada Rabu (22/5) siang. Ketika itu akses WA nyaris lumpuh, sulit berkirim pesan hingga foto dan video.

Menkominfo Rudiantara menyatakan pemerintah membatasi akses media sosial, terutama pada layanan messaging seperti WA. Dipersempitnya ruang pengiriman dalam bentuk video dan foto di aplikasi tersebut karena dianggap banyak informasi viral yang negatif.

"Teman teman akan mengalami pelambatan kalau download dan upload video. Karena viralnya yang negatif mudharotnya ada di sana (layanan messaging-red). Fitur-fitur media sosial tidak semuanya dan messaging system juga. Kita tahu modusnya adalah posting di medsos. FB [Facebook], Instagram dalam bentuk video, meme, foto. Kemudian screen capture hoax itu disebarkan melalui WhatsApp. Dan karena viralnya makanya kita batasi," kata Rudiantara.



Menko Polhukam Wiranto mengatakan layanan medsos sempat dinonaktifkan untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoax. Dia mengatakan pemerintah ingin masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Apalagi, tambah Wiranto, ada upaya adu domba di dalam masyarakat melalui berita bohong di medsos, sehingga perlu dibatasi sementara.

"Jangan sampai kita diadu domba sehingga persahabatan, persaudaraan kita di bulan puasa ini berpengaruh," kata Wiranto.

Pembatasan WA selama 3 hari ini menuai pro-kontra. Komisi I DPR menyebut pembatasan WA sangat merugikan terutama para UMKM yang melakukan transaksi secara online.

"Kasihan para pelaku online jelang lebaran, pada transaksi puncaknya dibatasi begini," kata Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed