DetikNews
2019/05/25 16:49:58 WIB

Yusril Ihza Sebut Gugatan Prabowo di MK Tepat dan Terhormat

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Yusril Ihza Sebut Gugatan Prabowo di MK Tepat dan Terhormat Jokowi bersama Yusril Ihza Mahendra (Foto: Biro Pers Setpres)
Jakarta - Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan siap menghadapi gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai pihak terkait gugatan, Yusril memastikan akan fair dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pihak kami selaku kuasa hukum pasangan 01 menjamin bahwa kami akan bersikap fair, jujur, adil, dan kesatria dalam persidangan ini. Tidak akan ada lobi-lobi dari pihak kami kepada para hakim MK, apalagi suap-menyuap dalam perkara ini. Silakan semua pihak melakukan pengawasan. Ini semua berkaitan dengan reputasi dan nama baik serta kehormatan kami sebagai advokat profesional," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/5/2019).

Yusril menyebut membawa ketidakpuasan hasil Pilpres ke MK sebagai langkah yang tepat dan terhormat. Semua pihak, menurutnya, harus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang bebas dan mandiri serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun.





"Saya percaya bahwa hukum adalah mekanisme penyelesaian konflik secara damai, adil, dan bermartabat," tegasnya.

MK, sambung Yusril, merupakan lembaga yang tepercaya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang menjadi kewenangannya. Yusril percaya sembilan hakim MK merupakan negarawan pengawal konstitusi yang berintegritas tinggi.

Karena itu, dengan dibawanya sengketa Pilpres ke MK, Yusril meminta masyarakat tenang dan tidak lagi melakukan unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Unjuk rasa secara damai, ditegaskan Yusril, boleh dilakukan karena merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.

"Kedaulatan rakyat jangan disalah-artikan seolah-olah rakyat boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki di bidang ketatanegaraan. Kedaulatan rakyat yang paling esensial baru saja dilaksanakan melalui Pemilu yang lalu. Kalau terjadi sengketa hasil Pemilu itu, maka MK sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di bidang hukum sebagaimana diatur oleh UUD '45 yang berwenang untuk memutuskannya," paparnya.





Masyarakat juga diminta mengawasi jalannya persidangan gugatan hasil Pilpres di MK. Pihak tim hukum Prabowo-Sandiaga yang dipimpin Bambang Widjojanto disebut punya kesempatan luas mengemukakan argumentasi hukum, menghadirkan alat bukti yang sah, saksi-saksi, dan ahli ke persidangan untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres.

"Kewajiban untuk membuktikan dugaan itu ada pada beliau selaku pemohon dalam sengketa," katanya.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed