DetikNews
Sabtu 25 Mei 2019, 14:30 WIB

RI Jadi Presiden DK PBB, PBNU Dorong Upaya Perdamaian Palestina

Andhika Prasetia - detikNews
RI Jadi Presiden DK PBB, PBNU Dorong Upaya Perdamaian Palestina Massa di Jakarta saat menggelar Aksi Bela Palestina. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut baik gagasan yang disampaikan pemerintah Indonesia terkait kondisi terkini di Palestina. PBNU meminta Indonesia memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin posisi sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.

"Kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya-upaya strategis guna mewujudkan kemerdekaan Palestina. Upaya ini sejalan dengan amanat Muktamar 33 Nahdlatul Ulama di Jombang tahun 2015. Nahdlatul Ulama mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Bagi Nahdlatul Ulama, apa yang terjadi di Palestina itu bukan konflik soal agama saja, namun lebih dari itu merupakan konflik kemanusiaan," ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (25/5/2019).


Helmy menyebutkan, NU secara intens sudah menggalang komunikasi dengan berbagai pihak demi tercapainya perdamaian di Palestina. Untuk itu, NU mendukung 3 agenda penting terkait perdamaian di Palestina.

RI Jadi Presiden DK PBB, PBNU Dorong Upaya Perdamaian PalestinaSekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (Ari Saputra/detikcom)

"NU mendukung penuh tiga agenda penting terkait perdamaian di Palestina, yakni memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, memulihkan kondisi sosial politik, dan juga mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina," kata Helmy.

Menlu Retno Marsudi saat memimpin pertemuan DK PBBMenlu Retno Marsudi saat memimpin pertemuan DK PBB (Foto: Dok. Kemlu)

Posisi Presiden DK PBB diemban Indonesia selama Mei 2019. Pemerintah Indonesia sebelumnya menegaskan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat isu perdamaian Palestina.


Dalam forum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengajak dunia internasional mendukung penghentian pembangunan permukiman ilegal milik Israel di Palestina. Tiga poin penting yang disampaikan Retno adalah, pertama, pembangunan permukiman Israel itu memudarkan harapan solusi dua negara. Kedua, permukiman itu adalah sumber pelanggaran terhadap Palestina. Ketiga, masyarakat internasional harus berusaha menghentikan pembangunan permukiman ilegal Israel itu. Dia mengusulkan adanya hari khusus untuk mengangkat isu ini.

"Untuk itu, perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal," ujar Retno sebagaimana keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima detikcom, Jumat (10/5).
(dkp/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed