detikNews
Sabtu 25 Mei 2019, 14:04 WIB

Curhat Anggota DPR Kala WA Dibatasi: Mau Buka Puasa Nggak Bisa Share-Loc

Indra Komara - detikNews
Curhat Anggota DPR Kala WA Dibatasi: Mau Buka Puasa Nggak Bisa Share-Loc Ilustrasi (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)
Jakarta - Dibatasinya sistem pesan di layanan WhatsApp juga bikin repot anggota DPR. Karena pembatasan akses media sosial juga WhatsApp pascarusuh 22 Mei, komunikasi disebut terganggu.

"Sangat mengganggu. Kalau saya harap Pak Menkominfo menyudahi pembatasan ini karena sangat mengganggu pengusaha UMKM, yang jualan (via) online, (kerja) jurnalistik juga terganggu," ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat dihubungi, Sabtu (25/5/2019).

Politikus PKS ini punya pengalaman pribadi soal kesulitan berkomunikasi via WhatsApp. Hingga akhirnya, acara buka puasa bersama pun terganggu karena tak bisa berbagi lokasi (share location).

"Contoh konkret kita mau janjian bukber dikasih lokasi di-share-loc kita juga nggak dapet, masalah kan? Padahal kita mau bukber nggak ada urusannya dengan demo, kerusuhan, nggak ada, kita mau bukber," tuturnya.

"Kalau saya maunya sekarang sudah disudahi (pembatasan medsos), harapan saya segera disudahi," katanya.





Sementara itu, untuk menangkal penyebaran hoax, Kominfo diminta membuat penyaringan khusus konten-konten.

"Yang berita-berita itu kalau mau dikurangi aksesnya khusus yang itu aja, jangan dipukul rata, kepentingan yang tak ada hubungannya dengan kerusuhan ikut terdampak," katanya.

Menkominfo Rudiantara sebelumnya menyebut pembatasan akses media sosial (medsos) bersifat sementara dalam rangka menghindari penyebaran kabar bohong atau hoax. Alasannya, persebaran kabar bohong itu terjadi pada akses medsos dan aplikasi perpesanan.

"Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap. Pembatasan dilakukan terhadap platform media sosial, fitur-fitur media sosial--tidak semuanya--dan messaging system," kata Rudiantara dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Rudiantara menyebut modus penyebaran kabar bohong itu berawal dari tangkapan layar di medsos. Setelah itu, kabar yang belum jelas kebenarannya tersebut disebarkan di aplikasi perpesanan WhatsApp.

"Kita tahu modusnya adalah posting di media sosial Facebook, Instagram dalam bentuk video, dalam bentuk meme, dalam bentuk foto, kemudian screen capture, diambil, viralnya bukan di media sosial, viralnya di messaging system WhatsApp," ujar Rudiantara.


BPN Kritik Pemerintah yang Batasi Medsos, TKN Sebut Drama Berlanjut:


(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com