detikNews
2019/05/22 04:50:14 WIB

Round-Up

KPK Sekali Dayung, 2 Kasus Proyek Kapal Digulung

Tim detikcom - detikNews
Halaman 2 dari 4
KPK Sekali Dayung, 2 Kasus Proyek Kapal Digulung Kapal SKIPI bernama Orca yang pengadaannya diduga terselubung korupsi. (Dok. detikcom)


Sebelum membahas tentang konstruksi perkara, diketahui ada 4 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Istadi Prahastanto, Heru Sumarwanto, Aris Rustandi, dan Amir Gunawan. Siapa saja mereka?

Istadi dan Heru merupakan pejabat di lingkungan Ditjen BC. Dalam proyek pengadaan kapal di Ditjen BC, Istadi bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen, sedangkan Heru adalah ketua panitia lelang. Sedangkan dalam kasus di KKP, Aris bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Diketahui pula Aris sebagai mantan Kepala Subdirektorat Pengembangan Infrastruktur Pengawasan KKP.

Lalu dari unsur swasta adalah Amir, yang merupakan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU). Perusahaan itu telah malang melintang di dunia galangan kapal. Perusahaan itu pula yang mengerjakan pengadaan kapal bagi 2 instansi tersebut. Dari keempat tersangka itu, hanya Amir yang menyandang status tersangka untuk pengadaan kapal di Ditjen BC dan KKP.

Lalu bagaimana dengan konstruksi kasusnya?





Kasus pertama adalah pengadaan 16 unit kapal patroli cepat atau fast patrol boat (FPB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen BC. Pengadaan kapal itu tercatat pada tahun anggaran 2013-2015.

Awalnya proyek itu diajukan pada November 2012 dari Sekretaris Jenderal Ditjen BC ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Pengajuan anggaran itu dilakukan lantaran kontrak yang diinginkan menggunakan sistem tahun jamak atau multiyears contract untuk kapal FPB 28 meter, 38 meter, dan 60 meter.

Anggaran pun disetujui sebesar Rp 1,12 triliun untuk tahun jamak 2013-2015. Dalam proses lelang, Istadi diduga memutuskan menggunakan metode pelelangan terbatas untuk kapal FPB 28 meter dan 60 meter serta pelelangan umum untuk kapal FPB 38 meter.

"Pada proses pelelangan terbatas, IPR (Istadi Prahastanto) diduga telah menentukan perusahaan yang dipanggil," kata Saut.


KPK Sekali Dayung, 2 Kasus Proyek Kapal DigulungSalah satu kapal patroli cepat milik Ditjen Bea dan Cukai yang diduga KPK pengadaannya dikorupsi. (Foto: Dok. PT Daya Radar Utama)

"Saat pelelangan pengadaan jasa konsultasi pengawas untuk kapal patroli cepat 38 meter, IPR diduga mengarahkan panitia lelang untuk tidak memilih perusahaan tertentu," imbuh Saut.

KPK menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan dalam proyek itu. Hasilnya, 16 kapal patroli cepat pesanan Ditjen BC itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Saut menyebut 16 kapal patroli cepat tersebut tidak dapat mencapai kecepatan sesuai dengan ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual-class seperti yang dipersyaratkan di kontrak.

"Meskipun saat uji coba kecepatan 16 kapal tersebut tidak memenuhi syarat, namun pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti dengan pembayaran," kata Saut.



Dari 16 kapal patroli cepat itu, 9 kapal dikerjakan PT DRU yang terdiri atas 5 unit kapal ukuran 28 meter (Kapal BC 20009 sampai BC 20013) dan 4 unit kapal ukuran 38 meter (Kapal BC 30004 sampai BC 30007). Sedangkan 7 kapal lainnya dikerjakan perusahaan lain.

"Selama proses pengadaan, diduga IPR sebagai PPK, dan kawan-kawan diduga menerima 7.000 euro sebagai Sole Agent Mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat," kata Saut.

"Diduga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pengadaan 16 kapal patrol cepat ini sekitar Rp 117,7 miliar," imbuh Saut.

Untuk kasus di KKP, silakan lanjutkan membaca.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed