DetikNews
Selasa 21 Mei 2019, 19:37 WIB

KPK Dorong Presiden Terpilih Bentuk Zaken Kabinet

Haris Fadhil - detikNews
KPK Dorong Presiden Terpilih Bentuk Zaken Kabinet Ilustrasi/gedung KPK/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - KPK menyarankan presiden terpilih membentuk zaken kabinet alias kabinet yang diisi orang-orang profesional. Menurut KPK, orang-orang yang paham detail permasalahan dibutuhkan dalam pemerintahan.

"Kemarin kan disebut ada zaken kabinet bahwa itu adalah orang-orang profesional, kalau dia bicara lingkungan hidup dia paham sebenarnya gajah itu mati karena apa. Detail-detail seperti itu yang kita perlukan sekarang, bukan hanya di atas-atas permukaan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Dia melanjutkan dengan contoh profesional di bidang keuangan. Menurutnya, orang yang mengisi posisi di bidang keuangan nantinya harus paham bagaimana memaksimalkan pendapatan negara.




"Kalau dia di keuangan, dia mengerti betul sebenarnya Indonesia bisa ngumpul berapa uang lagi. Seperti mimpi di KPK untuk bisa Rp 4.000 triliun APBN itu. Itu datang dari pembelajaran, detail seperti itu yang disebut zaken kabinet profesional itu," ucapnya.

Selain itu, Saut juga mengingatkan agar para menteri yang dipilih nantinya punya integritas. Dia mengatakan menteri yang berintegritas bakal mempermudah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kalau ketemu dengan orang-orang yang berintegritas, dipilih orang-orang yang berintegritas, KPK akan lebih gampang mengikuti iramanya. Jangan lupa, selama ini KPK kan direm-rem juga sama orang penyelidikan, 'pak jangan ke sana pak, ini orangnya begini', kalau semua sudah berintegritas kita lebih cepat membangun tata kelola yang baik," jelas Saut.

Lalu apakah KPK akan membantu presiden terpilih dalam menentukan menteri-menterinya?

"Kalau bicara prerogatif sebaiknya ditentukan sendiri. Karena kalau kita kan punya pengalaman yang stabilo--stabilo itu, akhirnya kita jadi bagian yang politic. Pada tahap tertentu gampang melihat orang berintegritas. Bila perlu ngomong sama pembantunya, tetangganya, 'o susah itu orang jadi menteri, marah mulu'. Nggak sulit, ngga mesti informasi dari KPK," ujarnya.
(haf/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed