DetikNews
Selasa 21 Mei 2019, 17:35 WIB

Dukung KPK, Bea Cukai Janji Tak Ganggu Penyidikan Kasus Korupsi Kapal

Haris Fadhil - detikNews
Dukung KPK, Bea Cukai Janji Tak Ganggu Penyidikan Kasus Korupsi Kapal Salah satu kapal patroli cepat milik Ditjen Bea Cukai yang diduga pengadaannya diselimuti korupsi (Foto: dok PT Daya Radar Utama)
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bakal mendukung KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan 16 kapal untuk Bea Cukai. Pihak Kemenkeu memastikan akan bekerja sama dengan KPK dalam menuntaskan proses hukum kasus ini.

"Kami dari Kemenkeu tentunya akan mendukung proses peradilan atas kasus penagadaan kapal ini dan kami akan menghormati dan mengikuti proses hukum yang akan dijalankan dan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar proses bisa berjalan dengan baik dan sesuai peraturan," ujar Irjen Kemenkeu Sumiyati di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Dia mengatakan Kemenkeu prihatin karena di tengah upaya penertiban importir berisiko tinggi ternyata ada kasus ini. Sumiyati mengatakan Kemenkeu sudah berupaya melakukan pencegahan sejak perencanaan.




"Tentunya kami dari Kementerian Keuangan merasa prihatin dalam situasi di mana kita sedang gencar-gencarnya melakukan penertiban importir yang beirisiko tinggi," ujarnya.

Ditjen Bea Cukai pun menyatakan bakal mendukung KPK dalam mengusut kasus ini. Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Deni Surjantoro, mengatakan KPK menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

"Bea Cukai akan mendukung penuh KPK dalam rangka penegakan hukum. Terkait substansi kasus, Bea Cukai menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK dalam rangka menghormati proses hukum dan agar tidak mengganggu jalannya proses penyidikan," ucap Deni.

Ada 16 kapal milik Direktorat Jenderal Bea Cukai yang diduga berselimutkan korupsi. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal patroli cepat atau fast patrol boat atau FPB yang disebut KPK memakan anggaran Rp 1,12 triliun.

Kapal-kapal itu disebut terdiri dari FPB 28 m, 38 m, dan 60 m. Pada proses pelelangan terbatas, seorang pejabat pembuat komitmen atas nama Istadi Prahastanto diduga memutuskan menggunakan metode pelelangan terbatas untuk kapal 28 m dan 60 m dan pelelangan umum untuk kapal 38 m.




Dari 16 kapal itu, ada 9 kapal yang dikerjakan oleh PT Daya Radar Utama (DRU). Saat uji coba, ternyata 16 kapal itu tidak dapat mencapai kecepatan sesuai ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual-class seperti yang dipersyaratkan di kontrak.

KPK pun menduga terjadi kerugian keuangan negara Rp 117,7 miliar dalam proses pengadaan 16 kapal itu. Kini, ada 3 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, yaitu Prahastanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Heru Sunarwanto selaku Ketua Panitia Lelang dan Amir Gunawan selaku Direktur Utama PT Daya Radar Utama.
(haf/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed