DetikNews
Senin 20 Mei 2019, 19:22 WIB

Kominfo Ingin Masalah Dana Koperasi Rp 11 M Diselesaikan Lewat Hukum

Adhi Indra Prasetya - detikNews
Kominfo Ingin Masalah Dana Koperasi Rp 11 M Diselesaikan Lewat Hukum Foto demonstrasi (Adhi Indra Prasetya/detikcom)
Jakarta - Menanggapi puluhan karyawannya yang berdemonstrasi menuntut pertanggungjawaban dana koperasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ingin agar masalah itu diselesaikan lewat jalur hukum. Kemenkominfo mendorong masalah ini diselesaikan lewat laporan ke pihak kepolisian.

"Ya, itu solusi yang harus jalan seperti itu. Mungkin itu bagian pressure kepada pengurus lama koperasi untuk memproses cepat pengembaliannya," kata Inspektur Jenderal Kemenkominfo Doddy Setiadi di Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (20/5/2019).

Koperasi Pegawai Kemenkominfo disebut para pendemo telah mengalami kebangkrutan. Mereka meminta pertanggungjawaban dana Rp.11.352.850.276. Rinciannya dana anggota koperasi lebih dari 700 orang berjumlah kurang lebih Rp 2.200.000.000, modal dasar saat perubahan AD/ART Rp.1.658.325.276, uang hibah Badan Otorita Perumahan (BOP) Rp 800.000.000, serta uang pinjaman yang dilakukan oleh pengurus dari 4 bank sebesar Rp.6.684.525 000. Tuntutan para pendemo telah didengar.



"Tidak akan bisa menghalangi kalau teman-teman anggota koperasi mau memproses secara hukum. Itu solusi terakhir seperti itu, karena tidak ada peluang lagi bagi kami untuk menyelesaikan kalau tidak lewat jalur hukum. Saya rasa itu," kata Doddy.

Sekjen Kemenkominfo Niken Widyastuti juga mendengarkan tuntutan pengunjuk rasa. Dia meminta agar para pengunjuk rasa bersurat dan dia berjanji akan menindaklanjuti surat itu.

"Silakan saja dari anggota koperasi atau perwakilan yang di sini bersurat kepada kami, nanti kami akan segera tindak lanjuti," kata Niken yang menemui perwakilan pendemo, Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Koperasi Kemenkominfo Ahmad Daud Siregar.



Ahmad Daud Siregar di lokasi mengatakan, aksi demo ini mereka tempuh setelah 2 tahun terakhir berupaya menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun hingga kini hasilnya nihil.

"Pengurus koperasi periode 2005-2008 itu melakukan kegiatan kegiatan yang di luar aturan dasar pokok berdirinya koperasi, misalnya meminjam kepada bank sampai enam miliar rupiah, dengan bunga dua miliar rupiah lebih tanpa persetujuan anggota. Katanya pinjaman itu digunakan untuk usaha komersial, tapi nyatanya banyak rugi. Ada juga uang yang dipinjam itu mereka nggak tahu mau dipakai untuk apa," kata Ahmad.


(dnu/bar)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed