DetikNews
Senin 20 Mei 2019, 17:23 WIB

Permadi Klaim Kebal Hukum karena Ngomong Revolusi di DPR, Benarkah?

Tim detikcom - detikNews
Permadi Klaim Kebal Hukum karena Ngomong Revolusi di DPR, Benarkah? Foto: Permadi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Permadi, mengaku kebal hukum ketika menyeru revolusi karena dirinya menjabat anggota lembaga pengkajian MPR serta berbicara di dalam forum tertutup di DPR. Permadi merujuk salah satu pasal di Undang-Undang MD3.

"Itu ada undang-undang di DPR pasal 224 yang menyatakan bahwa berbicara di ruang DPR atau pimpinan DPR itu kebal hukum, lebih-lebih saya anggota lembaga pengkajian DPR. Jadi saya tidak mau menjelaskan apakah revolusi dimaksud apa itu semua tertutup tidak perlu saya jelaskan," kata Permadi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019).


Permadi berbicara di gedung DPR karena undangan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurutnya, statusnya berbicara di DPR dan jabatan anggota lembaga pengkajian DPR bisa membuatnya kebal hukum.

Lalu, bagaimana aturan sebenarnya?

Pasal 224 yang dirujuk Permadi tertera di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal itu mengatur soal hak imunitas anggota DPR. Sekali lagi, pasal itu hanya mengatur hak imunitas anggota DPR, bukan staf-staf di DPR, ataupun anggota lembaga pengkajian DPR.


Berikut ini bunyi pasal tersebut:

Pasal 224

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut 'di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(gbr/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed