DetikNews
Senin 20 Mei 2019, 14:44 WIB

Mantan Pimpinan Ramai-ramai Menolak Pansel KPK!

Danu Damarjati - detikNews
Mantan Pimpinan Ramai-ramai Menolak Pansel KPK! Ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - Desakan masyarakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi nama-nama pansel KPK semakin menguat. Mereka menilai nama-nama pansel itu diragukan sehingga dikhawatirkan tidak bisa menyeleksi pimpinan KPK dengan sungguh-sungguh.

"Setelah melihat dan mencermati daftar nama-nama orang yang dipilih masuk dalam Pansel KPK, rasanya ada kekecewaan bercampur kekuatiran tentang apa mungkin dengan komposisi Pansel KPK seperti sekarang ini bisa menjaring dan menemukan Calon Pimpinan KPK yang berintegritas yang mampu memerangi korupsi tanpa pandang bulu," kata mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan, Senin (20/5/2019).


Oleh karena itu, Abraham berharap Presiden dapat meninjau kembali dan merubah serta merevisi komposisi Pansel KPK. Mengingat masih tersedia cukup banyak waktu untuk melakukan perubahan karena masa berakhirnya periode pimpinan hingga Desember 2019.

"Jadi masih cukup banyak waktu yang tersedia untuk bisa menjaring dan menemukan Pimpinan KPK yg berintegritas. Namun kita tidak bisa berharap banyak akan dapat menjaring dan menemukan Pimpinan KPK yang berintegritas kalau saja komposisi Pansel KPK seperti sekarang ini tetap dipertahankan," ujar Samad.

Mantan impinan KPK lainnya, Haryono Umar menyatakan pansel harus menghasilkan calon pimpinan yang sangat netral dan pejuang untuk pemberantasan korupsi. Adapun menurut Busyro Muqoddas, meminta Presiden dan jajaran terdekatnya untuk mengoreksi nama-nama pansel KPK.

"Mendesak agar daulat rakyat dihormati yang dengan memberikan hak masyarakat untuk memberi penilaian terhadap track record pansel," cetus Busyro.


Menurut Busyro, pansel yang sudah final berkewajiban mengundang perwakilan CSO (civil society organization) yang peduli terhadap antikorupsi dan perwakilan Wadah Pegawai KPK. Hasil pertemuan dengan CSO dan WP KPK dapat dijadikan panduan untuk merumuskan program seleksi termasuk penunjukan lembaga assesment yg terdiri juga dari unsur kampus,aktivis anti korupsi dan tokoh publik yg jelas keberpihakannya pada gerakan anti korupsi

"Mendesak untuk Pimpinan KPK periode sekarang tidak mendaftar lagi. Mendorong staf senior didalam KPK yang rekam jejaknya teruji utuk tampil memimpin demi keberlanjutan komitmen ideologi pemberantasan korupsi," pungkas Busyro.



Tonton video Ada Apa dengan Pansel KPK Pilihan Jokowi?:

[Gambas:Video 20detik]


(asp/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed