DetikNews
Senin 20 Mei 2019, 08:14 WIB

Peradi Juga Minta Jokowi Tinjau Ulang Nama-nama Pansel KPK

Andi Saputra - detikNews
Peradi Juga Minta Jokowi Tinjau Ulang Nama-nama Pansel KPK Jokowi (ray jordan/detikcom)
Jakarta - Nama-nama yang masuk panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK mengejutkan banyak pihak. Tidak terkecuali para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rumah Bersama Advokat (RBA).

"Presiden harus secara hati-hati mengeluarkan kebijakannya berupa Keppres yang menunjuk nama-nama Pansel Pimpinan KPK agar tidak melemahkan pemberantasan korupsi," kata Ketua Bidang Tipikor dan TPPU, Dewan Pimpinan Nasional Peradi RBA, Alvon Kurnia Palma, kepada detikcom, Senin (20/5/2019).


Bagi Peradi, prestasi KPK selama ini membuat masyarakat menyimpan asa agar negara bersih terbebas dari KKN. Oleh sebab itu, asa dan harapan ini tidak boleh terkikis dengan adanya pelemahan otoritas dan pengikisan kepercayaan.

"Pelemahan dan pengikisan ini dapat saja dari dalam maupun dari luar kelembagaan KPK. Melalui tindakan, perilaku, bahkan melalui intrumen hukum seperti kebijakan penunjukan anggota Pansel yang tidak tepat," ujarnya.


Menurut Alvon, dalam membuat suatu kebijakan meski tidak memerlukan persetujuan karena bersifat sepihak dan bersegi satu (Eenzijdige Publiekrechtelijk Handelingen), Pemerintah mesti mengacu pada asas pemerintahan yang baik. Syarat tersebut di antaranya :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kemanfaatan
3. Asas Keberpihakan
4. Asas Kecermatan
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
6. Asas Keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan Yang Baik

"Presiden sebelum mengeluarkan Keppresnya Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023, harus mempertimbangkan banyak hal agar kebijakannya dapat berkontribusi pada pemberantasan korupsi dan semakin memperkuat dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi," papar Alvon.

"Jangan sampai kebijakannya tersebut menginjeksi serum yang melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia," sambung Alvon menegaskan.


Oleh sebab itu, Peradi meminta Presiden harus melihat latar belakang masing-masing nama pansel pimpinan KPK agar dapat secara maksimal berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.

"Meminta Presiden meninjau kembali Keppres Nomor 54/P Tahun 2019 apabila terdapat nama-nama yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi," pungkas Alvon.

Penolakan sebelumnya juga dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Koalisi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.

"Koalisi menolak komposisi Pansel Capim KPK yang ada sekarang karena adanya catatan serius terhadap beberapa nama pansel, yang menurut Koalisi tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK, sehingga akan mempengaruhi kualitas Capim KPK yang akan dipilih kemudian," demikian keterangan pers Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.


Ada Apa dengan Pansel KPK Pilihan Jokowi? Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]


(asp/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed