detikNews
Senin 20 Mei 2019, 01:00 WIB

KPU-Bawaslu Sepakat Tolak 62 Ribu Surat Suara Kuala Lumpur yang Telat

Eva Safitri - detikNews
KPU-Bawaslu Sepakat Tolak 62 Ribu Surat Suara Kuala Lumpur yang Telat Foto: KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional. (Dwi-detikcom)
Jakarta - Rekapitulasi suara Kuala Lumpur berjalan alot dan mengalami penolakan lantaran adanya surat suara yang masuk melewati batas pengumpulan. Bawaslu dan KPU pun sepakat untuk tak menghitung 62 ribu surat suara yang masuk pasca tanggal 15 Mei 2019.

Kesepakatan itu didapat pasca KPU dan Bawaslu berembuk dan menskorsing rapat rekapitulasi. Usai berembuk, Bawaslu kemudian bersikap dan merekomendasikan untuk tetap memilih perhitungan surat suara pada 15 Mei 2019.

"Kami Bawaslu tetap sesuai kombinasi. Kami merekomendasi untuk penghitungan tetap, yang diterima pada tanggal 15 Mei sejumlah suara 22.807. Itulah rekomendasi kami. Rekomendasi ini akan disurat ulang," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan, di ruang sidang, Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).



Atas rekomendasi itu, KPU sepakat. Namun, KPU meminta Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi secara tertulis. Sehingga, surat tertulis itu dapat menjadi acuan pihaknya menjalankan rekomendasi Bawaslu.

"Menunggu rekomendasi tertulis dikeluarkan oleh bawaslu baru nanti kemudian berdasarkan rekomendasi itu KPU akan menindak lanjuti. Apabila rekomendasi itu dijalankan maka akan ada perubahan hasil akhir yang harus ditetapkan dan dibacakan dalam rekap nasional dari PPLN KL," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Arief pun kemudian meminta pihak yang masih keberatan atas hasil penghitungan suara untuk menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang ada.

"Selebihnya apabila masih ada yang keberatan saya pikir mekanisme ketentuan yang berlaku dalam pemilu ini juga bisa ditempuh oleh para peserta pemilu baik membuat laporan kepada bawaslu, ataupun kalau sudah ditetapkan hasilnya nanti bisa juga di sengetakan di MK," tuturnya.



Sebelumnya, persoalan surat suara tambahan itu disampaikan oleh saksi dari Partai Demokrat Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim mempertanyakan adanya suara masuk yang berjumlah 62.000 setelah batas waktu pengumpulan habis.

"Kami ada WA grup ketua partai DPLN malaysia bersama dengan PPLN KL untuk berkoordinasi. Kenapa adanya 62.000 surat suara menjadi polemik adalah karena perbedaan pendapat melihat dari apakah suara dihitung atau tidak. Panwaslu kala itu mengatakan tidak, dan kami juga mayoritas partai mengatakan tidak. Acuan kami kan surat edaran KPU karena batas waktu pengumpulan jatuh pada 15 Mei," ujar saksi dari Demokrat Lukmanul Hakim dalam sidang pleno, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).

"Tidak ada komunikasi secara intens kala itu mengenai 62.000 suara. Sehingga Kamis pagi, disampaikan oleh PPLN ketika pembukaan mengenai rekap suara. Sebelum itu disepakati, tiba tiba pos malaysia mendatangi suara itu ke tempat penghitungan. Yang seharusnya disepakati dulu iya atau tidak suara itu masuk. Itu menjadi polemik," katanya.

Pihak PPLN Kuala Lumpur pun memberi penjelasan. Salah satu anggota PPLN KL, Yusron mengakui adanya surat suara tambahan. Dia kemudian menjelaskan tahapan datangnya surat suara tersebut.

"Kami ada penerimaan sebanyak empat tahap, tahap pertama kami menerima tanggal 9 Mei, 293 surat suara, pada tanggal 10 Mei, kami menerima 530 surat suara. Tanggal 14 Mei 1244 surat suara. Tanggal 15 mei, 20740 surat suara. Dan penerimaan terakhir sampai di pos tanggal 15 Mei, 62278. Total 85085," sebutnya.


Perludem: Pemilu Serentak dengan 5 Surat Suara Menghambat

(eva/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com