DetikNews
Sabtu 18 Mei 2019, 19:45 WIB

PKS Malaysia Temukan Diduga Alamat Fiktif Pengiriman Surat Suara Pos PSU Malaysia

Yulida Medistiara - detikNews
PKS Malaysia Temukan Diduga Alamat Fiktif Pengiriman Surat Suara Pos PSU Malaysia Ilustrasi Surat Suara (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta - PKS Malaysia menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) melalui pos di Kuala Lumpur. PKS mencurigai sumber alamat pengembalian surat suara melalui pos, karena berasal dari alamat yang berulang, dan setelah ditelusuri ternyata alamat tersebut tidak ada.

Diketahui proses PSU di Kuala Lumpur telah dilaksanakan dengan disertai catatan rekomendasi Bawaslu. Penghitungan suara PSU dilaksanakan mulai pagi hari Kamis (16/5/2019) dan berakhir Jumat (17/5/2019) pukul 12.00 siang waktu Malaysia.

Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS Malaysia Ali Sophian mengatakan, kader dan relawan PKS menjadi saksi dalam proses penghitungan di PWTC, Kuala Lumpur. Dalam proses penghitungan itu, Ali mengatakan saksi-saksi PKS menjumpai banyak alamat pada amplop surat suara yang berasal dari daerah Sekinchan, Selangor.


"Uniknya, beberapa alamat itu tampak berulang dalam jumlah yang besar. Yang lebih menarik perhatian adalah alamat-alamat yang berulang ini tidak menunjukkan sebagai sebuah alamat yang lengkap," kata Ali, dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2019).

Selanjutnya, PIP PKS Malaysia pun menyempatkan untuk mengunjungi Sekinchan pada tanggal 17 Mei 2019 dan memulai investigasi di Sekinchan ini sekitar pukul 20.00. Ali mengaku proses mengunjungi alamat-alamat di amplop yang ada di wilayah Sekichan sempat dilarang oleh petugas-petugas KPPSLN. Akan tetapi, pihak Panwaslu KL menyatakan bahwa saksi boleh melihat atau mendapatkan alamat-alamat tersebut.


Kader PKS lantas mendatangi alamat No 101 Pekan Sekinchan 45400 Sekinchan yang tertera di alamat pengiriman Pos. Dikarenakan alamat ini tidak lengkap, maka tidak ditemukan apapun dalam kunjungan.

"Sekadar catatan, pencarian menggunakan Google maps, membawa kami ke 101, Jalan Sabak Bernam, 45300, Sekinchan. Kami juga mengunjungi Kantor Pos Malaysia Sekinchan yang berkode pos sama dengan alamat-alamat Sekinchan pada amplop-amplop surat suara, yaitu 45400. Kantor Pos ini beralamatkan 8, Jalan Radin, Pekan Sekinchan, 45400, Sekinchan, Selangor," kata Ali.

Ia menambahkan, surat suara yang dikirim oleh PPLN KL untuk daerah Sekinchan dengan kode pos 45400 semestinya akan sampai di Kantor Pos tersebut sebelum didistribusikan. Tak hanya itu, Ali mengatakan pihaknya juga menginvestigasi alamat lain yang sempat didapatkan di hari perhitungan yaitu No 183 Jln Radin 45400 Sekinchan. Jalan Radin itu merupakan tempat Kantor Pos tersebut berada.


"Selama penelusuran kami di sepanjang jalan tersebut, dan bertanya pada beberapa penduduk lokal di sekitar jalan tersebut, tidak ada satupun yang pernah menemukan nomor 183 atau pun nomor-nomor di atas 170. Uniknya bila kita cari di Google maps, maka lokasi yang diberikan adalah tepat di luar Kantor Pos tadi," ujarnya.

"Investigasi ini menunjukkan alamat-alamat fiktif yang berpotensi meliputi ribuan pemilih hantu. Ini ditemukan di sampel kelompok penghitungan di mana satu partai yang sama bisa menang sampai lebih dari 90 persen suara, sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi partai mana yang telah melakukan tindak kecurangan terkait alamat-alamat fiktif ini," sambungnya.


Guna menjaga legitimasi Pemilu yang telah diadakan oleh PPLN KL, maka PIP PKS Malaysia menuntut hal-hal berikut:

1. Agar PPLN KL dan Panwaslu KL menjaga keutuhan amplop-amplop pengiriman surat suara dan tidak mencampur adukkan amplop-amplop tersebut antar titik penghitungan.
2. Agar hasil PSU ini dibatalkan karena sudah tercampurnya suara-suara sah rakyat dengan suara-suara pemilih hantu yang sistematis dan masif.
3. Agar Panwaslu KL dan/atau Bawaslu melakukan investigasi untuk mengecek kembali DPT dan dugaan-dugaan alamat-alamat fiktif, serta mengambil tindakan hukum yang sesuai bila memang ditemukan kecurangan pidana baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu.
4. Agar problematika ini dapat menjadi pembelajaran bagi KPU dan Bawaslu dalam mengadakan Pemungutan Suara melalui Pos di Luar Negeri pada masa yang akan datang.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja belum mau menyampaikan terkait hal tersebut. Bawaslu akan menyampaikan tersendiri hasil temuan terkait PSU Kuala Lumpur dalam waktu dekat.

"Ada deh, nanti kita akan bicara ke masyarakat tentang masalah itu," ujar Rahmat.
(yld/bar)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed