DetikNews
Jumat 17 Mei 2019, 22:11 WIB

Cerita Wiranto soal Kesempatan Ambil Alih Kekuasaan pada 1998

Zakia Liland Fajriani - detikNews
Cerita Wiranto soal Kesempatan Ambil Alih Kekuasaan pada 1998 Wiranto (Azizah/detikcom)
Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menanggapi pro dan kontra yang muncul terkait Tim Asistensi Hukum. Wiranto menilai pro dan kontra tersebut terjadi karena wartawan yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

"Karena yang liput belum tahu itu masalahnya. Dikira itu Kopkamtib, Wiranto kumat Orde Baru-nya," kata Wiranto saat berbuka puasa di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Wiranto menjelaskan pembentukan Tim Asistensi Hukum untuk mengkaji tindakan yang diduga melanggar hukum. Contoh yang disebutkan Wiranto tindakannya adalah makar.




"Tapi kadang-kadang hukum kan tidak pasti. Sedangkan ada hukum yang masih debatable. Misalnya makar. Bagaimana sih definisinya? Bagaimana yang termasuk makar dan mana yang bukan? Di sinilah kemudian saya berinisiatif meminta bantuan hukum, pemikiran hukum dari masyarakat yang notabene adalah pakar-pakar hukum," papar Wiranto.

Wiranto menyebutkan tim bentukannya ini merupakan rem atas demokrasi yang penuh dengan kebebasan. Namun dia memastikan tak akan lahir rezim diktator.

"Karena dalam suatu teori, demokrasi yang bernuansa kebebasan ini, maka remnya adalah hukum. Kalau demokrasi terlalu kuat, hukumnya lemah, maka bisa terjadi suatu kondisi yang tidak terkendali. Tetapi kalau hukumnya terlalu kuat, akan menjadi suatu rezim yang diktatorian," papar Wiranto.




Wiranto menyebut, jika ingin menjadi seorang pemimpin yang diktator, ia bisa melakukannya pada 1998. Pada 1998, sebut Wiranto, ia bisa menjadi kepala negara dan mengambil alih kekuasaan tanpa repot berkampanye.

"Wah, saya pikir 'nggak usah kampanye, bisa diambil alih'. Tapi di sini (di dalam hati) tunggu dulu. Apalah betul negeri kita selamat? Apa betul tidak akan ada civil war, perang saudara? Karena kaum reformis belum tercapai cita-citanya untuk reformasi, (kekuasaan) diambil alih tentara, pasti mereka melakukan perlawanan," tutur Wiranto.

Ia juga bercerita soal kekuasaan yang dia dapat pada tahun 1998 sebagai Menhankam dan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab). Jabatan itu dianggap sebagai sebuah kesialan.

"Saya ini sebenarnya kena sial. Sialnya begini, di Orde Baru saya ini cuma tiga bulan. Ujung Orde Baru, bulan Februari tanggal 28, saya diangkat menjadi Menhankam, Pangab Januari. Mei pemerintah jatuh. Jadi, selama tiga bulan itu saya langsung berhadapan dengan suatu gejolak di masyarakat yang luar biasa, yang taruhannya negeri ini runtuh, di situ. Nggak enak," terangnya.




Bersandar pada cerita itu, Wiranto mengajak semua pihak menahan diri dan tidak tersulut dalam intrik-intrik yang akan memecahkan bangsa ini pasca-Pemilu 2019. Ia tidak ingin peristiwa 1998 kembali terulang.

"Saya berharap kondisi sekarang tidak mengarah ke sana karena risikonya besar. Kalau terjadi perpecahan di antara kita, terjadi suatu konflik nasional atau national disorder, itu berat sekali. Risikonya berat. Oleh karena itu, kami sekarang ini harus mati-matian menjaga jangan sampai pemilu ini berujung pada perpecahan di antara kita," tutupnya.
(zak/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed