detikNews
Jumat 17 Mei 2019, 20:03 WIB

Anggota Komisi III Demokrat Dukung Pemecatan Polisi Gay di Jateng

Elza Astari Retaduari - detikNews
Anggota Komisi III Demokrat Dukung Pemecatan Polisi Gay di Jateng Hinca Pandjaitan (Tsarina/detikcom)
Jakarta - Pemecatan TT sebagai anggota Polda Jawa Tengah karena orientasi seksnya yang menyimpang dianggap sudah tepat. Polda Jateng dinilai memiliki hak memecat anggotanya yang melanggar kode etik.

"Polda Jateng memiliki kuasa penuh terhadap seluruh anggotanya yang diatur melalui Tata Tertib serta Kode Etik yang mengikat bagi para personelnya," ungkap anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Jumat (17/5/2019). Komisi III membidangi urusan hukum dan keamanan serta bermitra dengan Polri.

TT dipecat secara tidak hormat oleh Polda Jateng lantaran orientasi seksnya yang menyimpang. TT dinyatakan melanggar peraturan Polri tentang kode etik, yaitu Perkap No 14 Tahun 2011 dan hasilnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Surat keputusan PTDH turun pada 27 Desember 2018.

Dalam aturan itu disebutkan anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, serta kehormatan Polri. Kemudian anggota Polri juga diwajibkan menaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.

"Kode etik kepolisian yang sudah diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2011, yang menjadi landasan PTDH kepada mantan polisi tersebut, sudah tepat. Pasal yang dikenakan pun, setelah saya periksa, juga sudah tepat. Seperti misalnya Pasal 11 huruf c yang berbunyi 'menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum'," kata Hinca.


Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menganggap tak ada yang salah dengan keputusan yang dibuat oleh Polda Jateng. Keputusan itu, kata Hinca, sudah sesuai dengan kaidah yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

"LGBT bukanlah DNA bangsa Indonesia. Terlebih kuasa hukum mantan polisi tersebut sudah mengakui adanya penyimpangan orientasi seksual kliennya," sebutnya.

Soal putusan Polda Jateng, TT merasa didiskriminasi karena pemecatannya itu diduga terkait orientasi seksualnya sebagai penyuka sesama jenis alias gay. TT lalu melakukan upaya banding ke komisi banding tapi ditolak. Pria asal Blora itu pun masih melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng, dalam hal ini Kapolda. Gugatan dilakukan di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019 dan masih berjalan hingga saat ini.

Hinca menilai langkah banding yang dilakukan TT juga perlu dihormati. Ia mengingatkan Indonesia adalah negara hukum.

"Kita juga perlu hormati proses hukum yang ditempuh terkait dengan pemecatannya melalui jalur PTUN. Jika dalam proses pemecatannya tidak mengindahkan hukum acara yang berlaku, dan terdapat kejanggalan di dalamnya, itu juga patut menjadi pertimbangan penegak hukum di PTUN," tutur Hinca.


"Kita serahkan semua ke proses hukum, saya yakin hakim PTUN dapat memutuskan dengan seadil-adilnya," sambungnya.

Seperti diberitakan, TT dipecat oleh Polda Jawa Tengah karena orientasi seksualnya. TT merasa adanya diskriminasi dari Polda Jateng karena orientasi seksualnya itu.

Kuasa hukum TT dari LBH Masyarakat, Maruf Bajammal, menjelaskan kliennya diperiksa karena dianggap melakukan hubungan seks menyimpang. Pemeriksaan itu berlangsung pada 15 Februari 2017. Pemeriksaan tersebut berlanjut pada 16 dan 23 Februari 2017 di Mapolda Jateng.

"Pemeriksaan itu dilakukan tidak ada laporan tuduhan. Baru tanggal 16 Maret 2017 ada laporannya. Jadi diperiksa dulu baru ada laporannya, itu pun bukan laporan masyarakat," jelasnya saat dihubungi detikcom, Kamis (16/5).

Selanjutnya, pada 18 Oktober 2017, TT dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik, yaitu Perkap No 14 Tahun 2011, dan hasilnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Surat keputusan PTDH turun pada 27 Desember 2018.

Mabes Polri menegaskan perilaku gay termasuk melanggar norma agama dan kesopanan serta melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan seorang anggota Polri wajib mematuhi dan taat pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Aturan tersebut memang tidak memuat aturan khusus soal gay. Namun Polri menilai perilaku gay bertentangan dengan norma agama dan kesopanan.

"Pada norma agama dan kesopanan jelas bahwa LGBT masih menjadi hal yang tabu oleh agama dan tidak diakui secara yuridis oleh negara, sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual," tegas Dedi.
(elz/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed