DetikNews
Jumat 17 Mei 2019, 16:32 WIB

Dipanggil KPAI Soal Foto Anak 'Rela Gugur 22 Mei', TKN-BPN Bersepakat

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Dipanggil KPAI Soal Foto Anak Rela Gugur 22 Mei, TKN-BPN Bersepakat KPAI mengundang TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Foto: Nur Azizah/detikcom)
Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengundang Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membahas beredarnya foto anak dengan narasi 'jihad pada 22 Mei'. Ada tujuh poin hasil pertemuan tersebut.

Pertemuan dihadiri oleh Ketua KPAI Susanto, Komisioner KPAI Bidang Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra, Komisioner KPAI Bidang Pengasuhan Rita Pranawati, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan, serta juru bicara BPN Edriana Noerdin.

Susanto mengatakan pihaknya sudah menanyakan kepada TKN dan BPN soal foto yang beredar, namun perwakilan keduanya mengaku tidak tahu-menahu terkait siapa yang ada dalam foto atau apakah ada kadernya yang terlibat.

"Ini memang belum ada kesimpulan. Karena ini tentu menjadi kewenangan KPAI untuk melakukan pendalaman lebih jauh ini terjadi di mana, apakah viralisasi ini benar terjadi atau tidak, apakah ini mengatasnamakan anak atau tidak. Ini bagian dari proses pendalaman," ujar Susanto di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).



Menurut Susanto, banyak pengaduan yang masuk kepada KPAI melalui telepon maupun aplikasi WhatsApp terkait foto yang beredar. Susanto menyatakan pihaknya turut mempertimbangkan efek beredarnya foto ini karena anak-anak disebutnya rentan terpapar informasi.

"Tetapi kan kita tidak menunggu kepastian di mana ini terjadi, tetapi kita mempertimbangkan efek dari beredarnya narasi-narasi ini. Karena kalau narasi-narasi ini beredar kepada anak-anak, bahkan anak-anak masih membutuhkan edukasi yang maksimal, sementara anak-anak juga rentan terpapar dengan informasi seperti ini," tutur Susanto.

Sementara itu, sebagai perwakilan dari TKN, Irfan berharap kejadian ini menjadi koreksi bagi semua pihak dan tidak lagi terjadi di kemudian hari. Ia menegaskan akan mengimbau kepada masyarakat untuk lebih melakukan komunikasi yang baik kepada anak-anak.

"22 Mei itu kan sebagai satu langkah tahapan berikutnya. Karena masih ada tahapan berikutnya, memang ada sengketa piltpes. Ini ada sebuah proses pembelajaran agar semua bisa melihat, kita semua konsen terhadap perlindungan anak," jelas Irfan.



"Terhadap bagaimana anak tumbuh kembangnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Kami dari TKN tentunya akan memberikan informasi atau imbauan ke teman-teman di daerah untuk tidak lagi memanfaatkan, berkomunikasilah yang baik kepada anak," imbuhnya.

Sementara itu, Endriana sebagai perwakilan dari BPN mengaku tidak tahu-menahu perihal foto anak yang dimaksud. Namun, ia menyatakan akan memberikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai media agar tidak lagi melibatkan anak dalam politik.

"Saya rasa hal-hal baik media-media yang ada, media sosial, media formal, itu menurut saya salah satu wadah untuk menyampaikan kepada semua pihak, kepada semua masyarakat untuk kepentingan masyarakat atau anak-anak," ucap Endriana.



Berikut ini tujuh poin hasil pertemuan KPAI dengan TKN-BPN:

Menyikapi proses Pemilu 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses demokrasi yang berlangsung pada Pemilu 2019
2. Tidak memprovokasi, melakukan indoktrinasi, hasutan, dan menyebar ujaran kebencian kepada anak untuk melakukan tindakan berbahaya dan melawan hukum
3. Memberikan edukasi tentang demokrasi yang konstitusional kepada anak
4. Mencegah beredarnya narasi-narasi negatif yang mempengaruhi tumbuh kembang anak karena anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang baik
5. Bersepakat mencegah terjadinya pelibatan anak pada demonstrasi dan kerumunan yang membahayakan bagi anak
6. Mendorong semua Kementerian/Lembaga dan instansi terkait baik di pusat dan daerah untuk bersikap aktif melakukan upaya perlindungan terhadap anak pada proses demokrasi yang berlangsung
7. Menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, keluarga, dan orang tua untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pelibatan anak dalam kegiatan politik.
(azr/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed