detikNews
Kamis 16 Mei 2019, 16:08 WIB

KPU Dinyatakan Langgar Administrasi, BPN: Quick Count Gugur, Cacat!

Mochamad Zhacky - detikNews
KPU Dinyatakan Langgar Administrasi, BPN: Quick Count Gugur, Cacat! Ilustrasi quick count. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Bawaslu RI memutuskan KPU terbukti tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara hitung cepat atau quick count. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai keputusan tersebut bisa dijadikan dasar untuk menggugurkan hasil quick count.

"Dengan merujuk keputusan Bawaslu hari ini maka dapat disimpulkan bahwa quick count lembaga survei gugur dan cacat administrasi (hukum). Dan situng KPU dipertanyakan kevalidannya, karena sistem input yang salah (melanggar) oleh KPU," kata Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5/2019).




Selain soal quick count, Bawaslu juga menyatakan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan sistem informasi penghitungan suara (situng). Terkait keputusan tersebut, Suhendra meminta KPU menghentikan pengoperasian situng.

"Dengan demikian harapan kami adalah KPU dengan legowo dan bijaksana, demi kebaikan semua pihak, (KPU) harus menyetop seluruh proses situng yang bermasalah ini," jelasnya.

Bahkan, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu meminta KPU mendeklarasikan kekeliruannya atas hasil quick count yang telah dipublikasikan ke masyarakat.

"Juga harus menyatakan kekeliruannnya kepada publik atas proses quick count lembaga survei yang sudah cacat secara administratif dan metodologi ilmiah (keilmuan) serta tidak adanya transparansi pendanaan quick count lembaga survei," ujar Suhendra.




Sebelumnya diberitakan, Bawaslu memutuskan KPU melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait lembaga penyelenggara hitung cepat alias quick count. KPU disebut terbukti tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count.

"Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut. Satu, bahwa KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019," ujar anggota majelis, Rahmat Bagja, dalam persidangan di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).




Kemudian, KPU dinyatakan terbukti tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga survei untuk dimasukkan ke laporan sumber dana dan metodologi. Bawaslu menjelaskan seharusnya laporan tersebut dilakukan 15 hari setelah pengumuman hasil survei. Bawaslu menyatakan hal itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang hingga peraturan KPU tentang sosialisasi pemilih atau partisipasi masyarakat.

"Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi ke lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat," jelas Rahmat.


Tonton juga video Pesan Pakar IT Buat Programmer KPU: Harus Ada Proteksi Salah Input:

[Gambas:Video 20detik]


(zak/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed