DetikNews
Kamis 16 Mei 2019, 13:16 WIB

Forum Kerukunan Umat Beragama Bekasi Tolak Wacana People Power

Isal Mawardi - detikNews
Forum Kerukunan Umat Beragama Bekasi Tolak Wacana People Power Ilustrasi (Foto: Dok. detikcom)
Bekasi - Sejumlah tokoh agama di Kota Bekasi serempak menolak wacana people power yang saat ini beredar di kalangan masyarakat. Mereka menyebut people power membuat bangsa terpecah belah.

"Ajakan seperti itu tidak perlu. Negara-negara ini yang demokrasi. Demokrasi itu kan tentu ada perbedaan pendapat. Beda pendapat itu wajar nggak perlu harus ada people power. nanti antarbangsa ini pecah bela, untuk apa? Nggak ada gunanya," ujar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, Abdul Manan, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).


Abdul mengajak masyarakat untuk mengingat jasa para pejuang yang ingin menyatukan Indonesia dengan melawan penjajah. Menurutnya, people power justru bertolak belakang dari tujuan pejuang Indonesia terdahulu.

"People power itu mau menghancurkan antara rakyat dengan rakyat, kasihan para pejuang itu nangis nanti," ujar Abdul.

Menurutnya, menang-kalah dalam kontestasi pemilu ialah hal yang sunnatullah. Hal tersebut, kata Abdul, merupakan bagian dari demokrasi.


Terpisah, Ketua Nahdlatul Ulama Kota Bekasi, Madinah, mengimbau masyarakat agar fokus ibadah di bulan Ramadhan ketimbang mengurusi hal-hal terkait dengan people power.

"Karena ini bulan Ramadhan ya kita ini sayang kepada umat agar fokus menjalankan puasa dan ibadah," ujar Madinah.

Madinah tidak menganjurkan masyarakat untuk ikut wacana people power. Ia meminta warga tak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memecah belah bangsa.


Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Indarto melihat wacana people power dari sisi hukum. Ia mengimbau masyarakat agar menjunjung tinggi perdamaian dalam berdemokrasi.

"Bagi polisi patokannya aturan hukum. Kalau sesuai aturan silakan kalau melanggar ada sanksi hukumnya dan akan ditegakkan. Saya imbau kedepankan kedamaian dan persaudaraan sesama anak bangsa. Mari selesaikan semuanya secara konstitusional," ujar Indarto.
(gbr/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed