DetikNews
Rabu 15 Mei 2019, 17:27 WIB

Tanggapi Menteri Rini Soemarno, KPK Siapkan 'Penjaga Orang Baik' di BUMN

Ibnu Hariyanto - detikNews
Tanggapi Menteri Rini Soemarno, KPK Siapkan Penjaga Orang Baik di BUMN Menteri BUMN Rini Soemarno saat bertandang ke KPK beberapa waktu lalu (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut adanya pembahasan agar KPK dilibatkan mengawasi aktif kementerian yang dipimpinnya. Dengan tangan terbuka, KPK membuka diri untuk mengawasi ketat BUMN, apalagi akhir-akhir ini banyak kasus korupsi yang diusut KPK melibatkan BUMN.

"Misi utamanya ialah menjaga orang-orang baik di BUMN agar tetap hebat dan berintegritas sehingga dari mana akan nantinya secara keseluruhan akan membangun daya saing perusahaan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Rabu (15/5/2019).

Saut sedikit menjabarkan bagaimana cara KPK melakukan pengawasan tersebut pada BUMN. Saut menyebut konsep pengawasan itu diadopsi dari integrity officer atau IO.

Tanggapi Menteri Rini Soemarno, KPK Siapkan 'Penjaga Orang Baik' di BUMNWakil Ketua KPK Saut Situmorang (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

"Idenya mengadopsi konsep integrity officer atau IO dari badan anti-korupsi di beberapa negara yang sudah menerapkan, di mana IO ini akan tetap pegawai KPK dan digaji oleh KPK di mana lebih lanjut di konsepnya IO ini akan membuat laporan ke KPK tentang apa yang perlu dilaporkan tentang banyak hal terutama tentang profit atau profesional dan berintegritasnya BUMN tersebut," sebut Saut.

Konsep pengawasan itu dihadapkan Saut dapat membuat BUMN memiliki daya saing yang mumpuni pada standar internasional. Di sisi lain para petugas IO ini disebut Saut juga dalam pengawasan KPK.




"IO staf KPK di BUMN itu akan dievaluasi oleh pengawas internal KPK sendiri apakah mereka perform dalam termasuk dalam mengatasi potensi conflict of interest di BUMN yang datang dari banyak aspek misalnya politik dan lain-lain sehingga perlu bagi KPK, petugas IO ini setiap saat akan 'di-recall' oleh KPK bila tidak perform dan tidak creating values di BUMN tersebut," kata Saut.

Sebelumnya diberitakan Menteri Rini mengamini adanya pengawasan langsung dari KPK ke BUMN. Menurut Rini, rencana itu merupakan upaya pemerintah mencegah makin banyak kasus-kasus korupsi menjerat BUMN

"Itu sedang dalam pembicaraan. Jadi mereka (KPK) mempunyai program untuk bagaimana preventif, memang saya setuju," ujar Rini usai meninjau terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung di Walini, Bandung Barat, Selasa (14/5/2019).

"Karena dengan demikian kita makin mengetahui apa yang boleh apa yang tidak boleh, biar bagaimanapun, mungkin berbeda dengan dulu. Kalau dulu mungkin A masih nggak apa apa, tapi ternyata sekarang tidak bisa. Karena itu preventif lebih baik," kata Rini.
(ibh/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed