DetikNews
Rabu 15 Mei 2019, 13:21 WIB

Kalah Gugatan di PTUN soal Stadion BMW, Pemprov DKI Ajukan Banding

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Kalah Gugatan di PTUN soal Stadion BMW, Pemprov DKI Ajukan Banding Stadion BMW (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta - PT Buana Permata Hijau (BPH) memenangi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas sengketa penerbitan hak pakai (SHP) Taman BMW. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Banding, hari ini pernyataan banding," kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Yayan menegaskan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan prosedur yang seharusnya. Terkait sengketa penerbitan hak pakai, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Jakarta.

"Sudah, ganti rugi ke Pengadilan Negeri Jakarta," sebutnya.

Yayan memastikan status lahan tersebut sah milik Pemprov DKI Jakarta. Dia mengatakan pembangunan Stadion BMW tetap berlanjut.

"Karena kalau PTUN kan sifatnya administrasi penerbitan tata usaha negara. Kalau masalah tanah kan itu di pengadilan negeri dan kami menang," sebut Yayan.

Sebelumnya, PT BPH memenangi gugatan di PTUN atas sengketa penerbitan hak pakai (SHP) Taman BMW. Karena itu, PT BPH meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan proyek pembangunan Stadion BMW.

"Mengabulkan gugatan Penggugat," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang dikutip detikcom dari website PTUN Jakarta, Rabu (15/5).

Berikut ini bunyi putusan itu:

Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 314/kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor
00369/Papanggo/2017, luas 29.256 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

-Sertifikat Hak Pakai Nomor 315/kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00368/Papanggo/2017, luas 66.999 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengacara PT BPH, Damianus Renjaan, mengatakan putusan diketok pada Selasa (14/5) kemarin. Damianus Renjaan menyebut gugatan pihaknya dikabulkan.

"Benar kemarin udah putusan yang amar pokoknya mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau dan membatalkan sertifikat hak pakai nomor 314 dan 315. Atas nama Pemda DKI Jakarta," kata pengacara PT BPH Damianus Renjaan kepada wartawan.
(fdu/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed